Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah sepertinya tak mau mengulang pembengkakan anggaran subsidi BBM akibat jebolnya kuota BBM bersubsidi. Jika pengendalian tak bisa mengerem konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah akan mengambil langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi sebelum kuotanya jebol. Meski begitu, Kemenkeu belum mengeluarkan perkiraan besaran kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas rencana pengendalian dan pembatasan konsumsi BBM. Ia menekankan, jika dilakukan pengendalian dan pembatasan harus betul-betul efektif.
Jika tidak, Agus bilang akan berdampak pada sisi fiskal yang dikaitkan dengan harga ICP, nilai tukar, asumsi lifting minyak, dan kondisi ekonomi dunia yang lain, sehingga pemerintah akan menempuh kebijakan kenaikan harga bila diperlukan. Namun, "Berapa besar (kenaikan harganya) tidak bisa bicarakan, karena saya mau memberikan sinyal bahwa (pembengkakan konsumsi BBM) akan sangat menekan fiskal," jelas Agus Rabu (16/1).
Agus juga bilang keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan mempertimbangkan berbagai sisi, baik ekonomi, sosial dan melihat dampak terhadap kenaikan angka kemiskinan. Namun, Agus bilang Kemenkeu belum akan memutuskan apakah akan menempuh langkah kenaikan harga BBM atau tidak sebelum melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM.
Sebelumnya, ia menuturkan akan mengagendakan pertemuan dengan Kementerian ESDM pada pekan ini. Hanya saja, Agus enggan merinci kapan pertemuan tersebut akan digelar.
Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga telah menawarkan skema pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kombinasi antara kenaikan harga dan diversifikasi energi. Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKF Bambang Brodjonegoro pernah melontarkan tiga usulan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tahun 2013.
Tiga usulan ini adalah menaikkan harga BBM sebesar Rp 500 per liter, diversifikasi bahan bakar yang dimulai dari mengalihkan bahan bakar angkutan umum dan barang dari BBM ke gas, dan melarang kendaraan pribadi roda empat untuk menggunakan BBM bersubsidi. "Tiga usulan ini harus berjalan bersamaan supaya hasilnya lebih efektif," ungkap Bambang beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
