Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah diminta secara dingin menyelesaikan satu per satu masalah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini dapat dilakukan dengan tidak terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai bahwa pemerintah terkesan terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi hanya karena jebolnya kuota BBM bersubsidi. Padahal, lanjut Pramono, pengawasan terhadap penggunaan kuota BBM bersubsidi belum berjalan dengan baik.
"Intinya masalah ini dipisah menjadi dua hal berbeda. Untuk kuota, kita lihat pelaksanaan belum berjalan dengan baik," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1).
Hal ini menurut Pramono, dapat terlihat dari banyak warga masyarakat yang melaporkan bahwa pihak-pihak yang dilarang memakai BBM bersubsidi, masih bisa membelinya dengan bebas. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, yang terpenting adalah penertiban pelaksanaan pengawasan terlebih dahulu.
Setelah itu, kata Pramono, baru dapat dipersoalkan masalah kuota BBM bersubsidi dan masalah kenaikan harga. Pramono menuturkan, sampai saat ini meski wacana jebolnya kuota BBM bersubsidi dan kenaikan harga sudah marak di kalangan pemerintah, namun dirinya mengaku belum menerima proposal dari pemerintah mengenai kedua hal tersebut. "Belum pernah ada usulan resmi," tandas Pramono.
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengungkapkan, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan solusi paling jitu guna menekan jebolnya kuota subsidi BBM tahun ini yang dipatok 46 juta kiloliter.
Rudi menjelaskan, dengan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp1.500 per liter atau menjadi Rp 6.000 per liter, kuota BBM bersubsidi tetap jebol hingga 48,67 juta kiloliter. "Kalau tidak (naik) jadi Rp6.000, itu bisa sampai 50 juta kiloliter," ujar Rudi.
Anggaran subsidi BBM 2013 lebih tinggi dari tahun lalu yang mengalami beberapa kali perubahan. Pada 2012, kuota konsumsi BBM bersubsidi semula ditetapkan 40 juta kl senilai Rp137,38 triliun, namun kemudian ditambah menjadi 44,04 juta kl dengan total nilai Rp153,38 triliun. Kuota selanjutnya ditambah lagi 1,2 juta kl senilai Rp 6 triliun, sehingga total kuota konsumsi BBM bersubsidi pada 2012 menjadi 45,24 juta kl dengan nilai Rp159,38 triliun. Dengan mengacu pada kuota awal, berarti terjadi pembengkakan kuota BBM bersubsidi 13,1 persen pada 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
