Reporter: Agus Triyono | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah memastikan bahwa mereka tidak akan menunggu kuota BBM bersubsidi jebol lagi untuk menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Oleh karena itulah untuk melakukan perhitungan tersebut kata Agus Martowardojo, Menteri Keuangan minggu-minggu ini kementeriannya dan ESDM akan menggelar pertemuan khusus untuk membahas efektivitas program pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan keamanan kuotanya tahun ini
Agus berharap, dengan dilakukannya pertemuan itu nantinya dia bisa mendapatkan jawaban resmi dari Kementerian ESDM mengenai kelangsungan dan efektivitas program pengendalian penggunaan BBM bersubsidi yang dijalankan tahun ini.
Sehingga, kalau nantinya dirasa langkah pengendalian tersebut tidak efektif, pemerintah bisa segera mengambil tindakan, termasuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Tidak, tidak kita tidak akan nunggu jebol baru kita naikkan. Kita akan buat forecast, outlook dalam setahun dalam pertemuan tersebut," kata Agus di Gedung DPR Rabu (16/1).
Kuota BBM bersubsidi tahun anggaran 2012 kemarin memang meleset sebanyak 5 juta kiloliter lebih dari pagu yang disiapkan sebesar 40 juta kiloliter.
Akibat melesetnya kuota tersebut, realisasi subsidi BBM pada tahun 2012 kemarin membengkak sampai dengan Rp 211,89 triliun atau mencapai 154,2% dari pagu anggaran yang disediakan dalam APBN 2012 yang sebesar Rp 137,37 triliun.
Pada tahun 2013 sendiri pemerintah mengalokasikan kuota BBM subsidi sampai dengan 46,01 juta kiloliter. Namun, belum lama kuota BBM subsidi untuk tahun 2013 tersebut diketok, pemerintah melalui Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian sudah memperkirakan bahwa kuota tersebut bisa saja jebol ke angka 50 juta kiloliter.
Oleh karena itulah kata Hatta, untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi, tahun 2012 ini pemerintah akan memasang IT di setiap SPBU di seluruh wilayah Indonesia agar penggunaan BBM bersubsidi bisa dikendalikan.
Meskipun belum bisa menjelaskan bagaimana mekanisme kerja IT tersebut, Hatta yakin bahwa pemasangan IT tersebut bisa digunakan untuk menekan belanja subsidi BBM sampai dengan Rp 10 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
