Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Beban anggaran subsidi BBM yang makin berat membuat pemerintah bakal membuka peluang menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai jalan keluar terakhir. Namun, sebelum itu dilakukan, pemerintah kembali mewacanakan untuk menerapkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan pemerintah akan berusaha mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi dengan menggunakan sistem teknologi informasi. "Kita sekarang dalam tahap pengendalian dan pembatasan dengan teknologi informasi, nanti Pertamina yang akan melakukan," ujarnya Selasa (15/1).
Ia menambahkan, langkah pengendalian melalui teknologi informasi ini perlu dilakukan untuk menghindari kebocoran dan penyelundupan. Sebab, Hatta bilang, selama ini sekitar 10% - 20% dari total konsumsi BBM bersubsidi masih diselundupkan.
Menurut Hatta, saat ini Pertamina tengah melakukan tender untuk menyiapkan pengadaan sistem teknologi informasi ini. Hanya saja, Hatta masih enggan merinci kapan sistem teknologi informasi yang bisa mengendalikan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dari hulu hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini bisa diterapkan.
Namun, Pengamat Energi Pri Agung Rahmanto menuturkan rencana pemerintah untuk menggunakan sistem teknologi informasi dalam pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tahun ini sepertinya sulit dilakukan. Alasannya, "Anggaran dalam APBN 2013 belum ada. Harusnya, kalau mau diterapkan tahun ini, di APBN sudah ada anggarannya," katanya.
Menurut Pri Agung, dengan anggaran yang belum siap maka bisa nasib subsidi BBM akan seperti tahun lalu, yang membengkak cukup tajam. Nah, untuk tahun ini, jika pemerintah terlambat melakukan antisipasi, maka tahun ini konsumsi BBM bersubsidi bakal membengkak hingga sekitar 49 juta kilo liter - 50 juta kilo liter.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, tingginya beban subsidi BBM dan listrik menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah. Menurutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hendaknya punya program pengendalian untuk menjaga kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kilo liter. Tapi, Kalau tidak bisa dikendalikan, Kemenkeu akan berancang-ancang menyesuaikan harga BBM bersubsidi.
Apalagi, Agus bilang pemerintah masih harus menanggung risiko melesetnya beberapa asumsi makro dalam APBN 2013 seperti asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan pelemahan nilai tukar rupiah yang bisa membuat beban subsidi makin menggembung.
Meski beberapa asumsi makro sudah meleset, namun Agus berharap kondisi ini hanya akan berlangsung sementara saja. Sehingga, "Ini belum menjadi dasar untuk kita melakukan kajian review anggaran," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
