Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan tetap optimistis defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 akan di bawah 2,3%, meski ancaman perekonomian global dan domestik menghantui.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, dalam Laporan Sementara APBN 2023 pada Juli 2023 lalu, outlook defisit APBN ditargetkan 2,3%.
Akan tetapi, dengan melihat perkembangan dinamika perekonomian domestik saat ini yang masih resilien, Febrio optimistis defisit APBN 2023 akan berada di bawah 2,3%.
“Ketika menerbitkan Lapsem outlook defisit 2,3%. Dengan dinamika sekarang, peluang defisit kita lebih rendah 2,3% memang terlihat semakin nyata. Sehingga ini menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai shock absorber,” tutur Febrio dalam konferensi pers, Jumat (24/11).
Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Oktober 2023 Turun, Ini Penjelasan Kemenkeu
Febrio menyampaikan, meskipun dinamika perekonomian global sedang memanas, seperti terjadinya geopolitik, dan pelemahan ekonomi China, perekonomian Indonesia masih tetap solid.
Hal tersebut terbukti dengan adanya penyesuaian penerimaan perpajakan yang meningkat dari Lapsem yang disampaikan pada Juli lalu. Meningkatnya penerimaan tersebut tertuang dalam, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 mengenai rincian APBN 2023.
Penerimaan perpajakan dalam Perpres 75/2023 ditetapkan sebesar Rp 2.118, 34 triliun atau naik 4,8% dari target awal di Perpres 130/2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun.
“APBN kita di awal bersifat forward looking, sehingga antisipatif dan ini sudah terbukti bahwa di perkembangan dari sisi penerimaan ini lebih baik dibandingkan APBN yang sudah kita siapkan. Sehingga di outlook di Lapsem kemarin kita lakukan penyesuaian yang lebih mencerminkan kondisi terkini,” ungkapnya.
Kemudian, dari sisi belanja, Febrio menyampaikan belanja negara masih tetap kuat untuk menopang pemulihan ekonomi serta mendorong konsumsi masyarakat.
Pemerintah juga melakukan penebalan bansos beras Rp 10 kg untuk 22 juta KPM hingga akhir tahun, juga menambah bantuan El nino Rp 400 ribu kepada 18,8 juta KPM.
Baca Juga: Sejumlah Sentimen Ini Diprediksi Jadi Pendorong Dana Asing Masuk Pasar Domestik
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, defisit anggaran pada tahun ini mencapai Rp 486,4 triliun atau 2,28% dari PDB. Defisit APBN ini lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar 2,35% atau sebesar Rp 460,4 triliun.
Sementara itu, keseimbangan primer akhir tahun diperkirakan mengalami defisit Rp 49,0 triliun, lebih rendah dari target yang sebesar Rp 74,1 triliun.
“Defisit di APBN awal Rp 598,2 triliun atau 2,84% dari PDB, realisasinya akan mencapai mencapai Rp 486,4 triliun,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (10/7).
Dengan kondisi defisit yang lebih rendah tersebut, Sri Mulyani menyebut, penerbitan utang baru pada tahun ini akan berkurang Rp 289,9 triliun dari target atau turun 17,7%, atau hanya mencapai Rp 486,4 triliun, atau 81,3% dari target Rp 598,2 triliun.
Penurunan pembiayaan anggaran ini akan dilakukan dengan mengurangi penerbitan SBN sebesar Rp 350 triliun. Sehingga penerbitan SBN yang akan dilakukan pemerintah hingga akhir tahun hanya akan sebesar Rp 362,9 triliun atau hanya 50,9% dari target.
“Penurunan dari pembiayaan bisa dilakukan karena kami akan menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) tahun lalu sebesar Rp 156,9 triliun,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
