Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pendanaan untuk menuju transisi energi membutuhkan dana yang jumbo, bahkan berkali-kali lipat dari belanja APBN saat ini.
Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Saiful Islam, mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk mencapai target transisi energi Indonesia hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai US$ 1 triliun, atau sekitar Rp 16.000 triliun jika menggunakan kurs 16.000 per dolar Amerika serikat.
Saifal menyebut, nilai ini setara dengan lebih dari empat kali lipat belanja APBN tahun 2024, yang saat ini masih berjalan dan akan ditutup dalam dua bulan ke depan.
Untuk mencapai target pendanaan sebesar ini, Kementerian Keuangan berperan aktif memobilisasi dana dari berbagai mitra internasional, termasuk lembaga multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta.
Baca Juga: PGN Garap Proyek-Proyek Strategis Gas Pipa Hingga LNG
Saiful menjelaskan bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) telah ditunjuk sebagai Energy Transition Country Platform, yang menjadi dasar koordinasi pemerintah dalam aspek investasi dan pembiayaan untuk transisi energi.
“Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dari aspek investment and financing transisi energy,” ujar Saiful dalam acara Webinar The Government Investment Insight, Kamis (11/7).
Selain upaya pendanaan internasional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menyediakan dua skema pendanaan untuk mendukung transisi energi, yakni penerusan pinjaman dan investasi pemerintah.
Saiful menyatakan bahwa modalitas penerusan pinjaman telah diutilisasi oleh PT PLN, PT SMI, dan PT Pertamina, khususnya melalui PT Pertamina Geothermal Energy, untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti tenaga air (hydro) dan panas bumi (geothermal).
Sebagai bentuk dukungan baru, pemerintah juga membuka opsi investasi pemerintah yang dapat diakses untuk mendukung berbagai skema transisi energi, termasuk rencana pensiun dini untuk PLTU.
Langkah ini diharapkan akan mempercepat upaya transisi energi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mencapai target net zero emissions pada tahun 2060.
"Modalitas pemerintah dapat diutilisasi untuk berbagai skema transisi energi termasuk untuk pensiun dini PLTU," katanya
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jadi 8%, Airlangga: Investasi Harus Tumbuh 10%
Selanjutnya: Menilik Kiat Sukses Pengusaha RI Berbisnis Properti di Negeri Kanguru
Menarik Dibaca: 30 Kata Kata Hari Pahlawan 10 November 2024 yang Inspiratif dan Menyentuh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
