Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
Kemenkeu juga menegaskan perlunya kreatifitas dalam mencari pembiayaan. Terdapat 5 skema pembiayaan yang didorong oleh Kemenkeu selain APBN dan BUMN.
Antara lain KPBU skema user fee, KPBU skema availability payment, green sukuk, blended financing, serta SDG One Indonesia. Selain KPBU, green sukuk dinilai banyak peminat karena terdapat saat ini banyak investor yang berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan.
Baca Juga: Pembangunan jalan tol Semarang-Demak dapat jaminan dari PII
Begitu pula dengan SDG One Indonesia yang khusus menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan sustainable development goals (SDG).
"Banyak investor yang tertarik melakukan pembangunan di negara berkembang dengan syarat berkaitan dengan SDG," jelas Luky.
Asal tahu saja, dari angka kebutuhan Rp 6.445 triliun porsi pemerintah sebesar 37%, BUMN 21%, serta swasta 42%. Sementara pada tahun 2015-2019 kebutuhan biaya infrastruktur sebesar Rp 4.796 triliun dengan porsi pemerintah 41,3%, BUMN 22,2%, dan swasta 36,5%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
