Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila LPS mengalami kesulitan likuiditas di tengah pandemi Covid-19. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.010/2020.
"Menteri dapat memberikan pinjaman kepada LPS kalau LPS mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak Covid-19," tegas Menkeu Sri Mulyani dalam beleid tersebut.
Baca Juga: Kemenkop UKM usulkan pembentukan LPS bagi koperasi pada RUU Cipta Kerja
Permohonan pinjaman kepada Menkeu ini merupakan opsi terakhir yang bisa ditempuh oleh LPS dalam memperoleh likuiditas. Sebelumnya, LPS bisa menempuh upaya lain seperti repo atau penjualan Surat Berharga Negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI), mengajukan pinjaman kepada pihak lain, serta penerbitan surat utang.
Apabila upaya pinjaman kepada pihak lain tidak dapat dilakukan akibat kondisi pasar keuangan, timbulnya persepsi negatif pada LPS, dan dirasa mengurangi kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan dan tugas fungsi LPS, baru LPS bisa mengajukan permohonan pinjaman pada Menkeu.
Baca Juga: Banyak Koperasi Gagal Bayar, Ada Usulan Pengawasan di RUU Cipta Kerja
Beleid ini juga memuat kalau Menkeu bisa meminta jaminan atas pemberian pinjaman. Jaminan harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.
"LPS tidak dapat memperjualbelikan atau menjaminkan kembali jaminan kepada pihak lain yang masih dalam status sebagai jaminan, selama masa pinjaman atau sampai adanya keterangan lunas atau sepertujuan Menteri," tulisnya.
Namun, bila dapat pengajuan LPS sudah tak lagi memiliki jaminan, LPS bisa memperhitungkan proyeksi jaminan pengembalian pinjaman dari penerimaan premi dan hasil investasi, pengembalian biaya klaim penjaminan dari Bank dalam likuidasi, juga hasil penjualan penyertaan saham dan/atau aset tetap pada bank yang ditangani.
Dana pinjaman nantinya akan diberikan dalam menggunakan mata uang rupiah dengan tingkat suku bunga pinjaman mengacu pada tingkat suku bunga setara imbal hasil (yield) SBN dengan tenor terdekat pada hari penetapan dan interest margin (spread).
Baca Juga: Bank swasta tak mau ngotot mendorong kredit di tahun ini, kenapa?
Lebih lanjut, Menkeu bisa memberikan pinjaman kepada LPS dengan berpedoman kepada Undang-Undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau berpedoman pada APBN Perubahan (APBN-P).
Selain itu, Menkeu juga berpedoman pada UU tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan sistem keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
