kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.504.000   5.000   0,33%
  • USD/IDR 15.934   1,00   0,01%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Kemenhut klaim realisasi anggaran 88%


Kamis, 17 Januari 2013 / 17:07 WIB
Shang-Chi and Legend of The Ten Rings hingga film horor Korea, ada 3 film terbaru di bioskop Indonesia minggu ini.


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Kementerian Kehutanan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012 kepada Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam laporannya, Kementerian Kehutanan menyebutkan dari total anggaran tahun 2012 yang dimiliki yaitu sebesar Rp 5,6 triliun, telah direalisasi sebanyak Rp 5,01 triliun.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyebut, serapan anggaran ini setara dengan 88,09% dari total anggaran yang telah disediakan. Lebih lanjut Zulkifli menuturkan bahwa serapan anggaran tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan serapan anggaran Kemenhut tahun 2011 yang hanya sebesar 81,22%.

Serapan anggaran ini, kata Zulkifli, mencakup berbagai program kerja seperti pelaksanaan tugas teknis Kemenhut, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut, peningkatan usaha kehutanan dan juga peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain itu digunakan juga untuk program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan, penelitian dan pengembangan kehutanan serta program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kemenhut.

Sementara itu, untuk kegiatan hibah terencana atau on budget on treasury hanya terealisasi sebesar 37,52%. Hal ini menurut Zulkifli lantaran terjadi perbedaan sistem keuangan antara pemerintah Indonesia dengan negara donor. "Sebagai contoh pencairan dana HLN di KPPN daerah terhambat, karena ada persyaratan no objection letter (NOL) dari pihak donor sehingga membutuhkan waktu," kata Zulkifli dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/1).

Zulkifli menambahkan, sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jerman dan peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012, maka sisa dana HLN yang bersifat tahun jamak atau multiyear telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diluncurkan di tahun 2013 ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×