kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.788.000   -12.000   -0,43%
  • USD/IDR 17.740   72,00   0,41%
  • IDX 6.113   18,50   0,30%
  • KOMPAS100 805   0,34   0,04%
  • LQ45 616   -0,85   -0,14%
  • ISSI 215   0,83   0,39%
  • IDX30 352   0,06   0,02%
  • IDXHIDIV20 435   -3,81   -0,87%
  • IDX80 93   0,07   0,07%
  • IDXV30 121   -0,42   -0,35%
  • IDXQ30 114   -1,14   -0,99%

Kemenhub Usulkan Anggaran Rp 842 Miliar untuk Benahi Perlintasan Rawan Kecelakaan


Jumat, 22 Mei 2026 / 11:40 WIB
Kemenhub Usulkan Anggaran Rp 842 Miliar untuk Benahi Perlintasan Rawan Kecelakaan
ILUSTRASI. Kemenhub usulkan Rp 842,48 miliar untuk perlintasan rawan. Dana ini untuk petugas, pos jaga, dan fasilitas. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)


Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 842,48 miliar guna meningkatkan keselamatan di 1.600 perlintasan sebidang yang dinilai rawan kecelakaan di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah ini menjadi tindak lanjut pemerintah pascakecelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada April lalu.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan insiden di Bekasi Timur menjadi peringatan serius terkait lemahnya pengawasan serta fasilitas keselamatan di sejumlah perlintasan kereta api.

“Untuk peningkatan keselamatan pada 1.600 lokasi perlintasan sebidang dibutuhkan total investasi sebesar Rp 842,48 miliar,” ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (21/5/2026).

Menurut Dudy, kebutuhan anggaran tersebut akan ditanggung bersama antara pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI.

Baca Juga: Ditjen Pajak Kejar Penagihan Rp 28,38 Triliun dari Para Pengemplang Pajak di 2026

Kemenhub akan menyediakan anggaran sekitar Rp 603,9 miliar atau setara 72% dari total kebutuhan. Sementara PT KAI akan menanggung Rp 238,6 miliar atau sekitar 28%.

Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan petugas penjaga lintasan dengan estimasi biaya Rp 603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp 158,1 miliar, serta penyediaan fasilitas mekanikal dan elektrikal senilai Rp 60,9 miliar.

Dudy mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.

“Selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembiayaan melalui kerja sama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis,” katanya.

Kemenhub menilai penguatan pengawasan di perlintasan sebidang menjadi salah satu prioritas utama setelah kecelakaan di Bekasi Timur yang menewaskan belasan orang.

Berdasarkan penjelasan Kemenhub, rangkaian kejadian bermula ketika KRL relasi Bekasi-Cikarang menabrak sebuah mobil di perlintasan sebidang JPL 85 dekat Stasiun Bekasi Timur.

Baca Juga: Coretax Tidak Cukup Dongkrak Kepatuhan Pajak, Kepercayaan Publik Jadi Kunci

Akibat insiden tersebut, KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai perjalanan luar biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas di luar jadwal reguler.

Petugas kemudian menghentikan KRL lain dengan kode PLB 5568 yang menuju Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun pada saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti penuh sehingga menabrak rangkaian KRL PLB 5568 yang sedang berhenti.

Kecelakaan tersebut menyebabkan 124 korban, termasuk 16 orang meninggal dunia. Pemerintah hingga kini masih menunggu hasil investigasi akhir Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×