kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Kemendagri perkirakan penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa


Selasa, 29 Maret 2011 / 22:58 WIB
Kemendagri perkirakan penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa
ILUSTRASI. Pengunjung melintas dekat papan elektronik perdagangan saham di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (27/4).


Reporter: Petrus Dabu | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan jumlah penduduk Indonesia lebih dari hasil sensus penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik.

Plt Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman memperkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah 260 juta jiwa.

“Itu hasilnya masih sementara, belum kita proses, belum hasil resmi,”ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Selasa (29/3). Perkiraan sementara tersebut didapat melalui pemutahiran data kependudukan di 329 dari 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Dia mengatakan pemutahiran masih terus dilakukan. Pemutahiran ini dilakukan dengan mengacu pada database Depdagri. “Data base kita sudah ada, kita cetak, kita sebar,” ujarnya.

Irman menegaskan, data ini memang belum menjadi data resmi. Setelah melakukan pemutahiran di semua Kabupaten/kota, dia bilang Kemendagri akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencocokan data yang mereka miliki. “Dalam waktu dekat kami akan mengadakan komunikasi secara intensif dengan BPS, di mana kelemahan dan di mana kelebihan antara kami dengan dia,”ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Akbar Faisal mengecam perbedaan data dua institusi ini. Dia bilang, bila data Kemendagri ini benar, maka ada penduduk Indonesia yang tidak tercakup dalam perhitungan pembangunan. “Katakanlah menggunakan data BPS, sementara data Kemendagri lebih banyak berarti ada rakyat Indonesia yang tidak tercover dalam APBN. Berbahaya sekali,”ujarnya.

Karena itu dia meminta agar Menteri Dalam Negeri segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengakuratkan jumlah penduduk Indonesia. Karena data BPS menjadi acuan resmi pemerintah dalam merencanakan pembangunan termasuk dalam penetapan APBN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×