kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.788   7,00   0,04%
  • IDX 7.468   -11,16   -0,15%
  • KOMPAS100 1.155   0,37   0,03%
  • LQ45 915   1,45   0,16%
  • ISSI 226   -0,61   -0,27%
  • IDX30 472   1,39   0,30%
  • IDXHIDIV20 570   2,31   0,41%
  • IDX80 132   0,23   0,17%
  • IDXV30 141   1,34   0,96%
  • IDXQ30 158   0,46   0,29%

Kemdagri tetap kaji potensi pemekaran daerah meskipun masih dimoratorium


Kamis, 24 Januari 2019 / 18:36 WIB
Kemdagri tetap kaji potensi pemekaran daerah meskipun masih dimoratorium


Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengaku terus mengkaji dan menelaah potensi pemekaran daerah meskipun sebelahnya telah ditetapkan moratorium pemekaran. Kajian tersebut dilakukan secara mendalam agar tidak membebani keuangan pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini pemerintah pusat tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Tapi tetap dikaji dan ditelaah secara mendalam karena sebuah daerah tidak asal dimekarkan. "Kami sampai saat ini belum bisa memenuhi aspirasi konstitusional daerah”, kata Tjahyo, dalam keterangan resmi, (24/1).

Politisi PDIP ini memaparkan, bahwa sekarang ada 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Ini memang hak konstitusional daerah, tetapi persiapan untuk membuat daerah otonomi baru itu memerlukan Rp 300 miliar per kabupaten/kota. Maka untuk menentukan 10 daerah saja dari 314 membutuhkan dana yang besar. Ia berpesan untuk tidak hanya melihat dari aspek pembangunan pemerintahannya saja.

“Saya tidak mau mengambil risiko sementara kita tunda dulu untuk 314 Daerah Pemekaran Baru (DOB). Semua punya hak yang sama. Sekarang saja dengan 514 kabupaten/kota hampir 80% itu anggaran Pemerintah Pusat," terangnya.

Apalagi dengan penambahan 314 daerah baru juga perlu memperhatikan persiapan SDM-nya, membangun Polda sampai kapolseknya, Kodam atau Kodim sampai bawahnya, pangkalan angkatan dan sebagainya.

Untuk itu, Tjahjo menegaskan tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk menarik moratorium pemekaran wilayah tersebut. Usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) masih tercatat ada 314 di Kementerian Dalam Negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×