Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah akan menentukan nasib proyek Hambalang pekan depan. Tim audit yang beranggotakan para ahli dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) telah menyelesaikan audit teknis proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga itu.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimoeljono mengatakan, kementeriannya bersama tim audit telah mendiskusikan tentang hasil audit proyek Hambalang. "Saya belum mendapat laporannya karena baru didiskusikan Selasa (5/4). Tapi sesuai jadwal pekan depan dilaporkan ke presiden," ujarnya, Kamis (7/4).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji segera mengambil keputusan terkait kelanjutan proyek Hambalang. Menurutnya, proyek yang berada di Kabupaten Bogor itu merupakan aset negara yang perlu diselamatkan.
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian PU-Pera agar menggelar audit teknis terhadap proyek tersebut. Kementerian PU-Pera melibatkan ahli geoteknik dan ahli struktur bangunan dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung serta ahli kebencanaan dalam pelaksanaan audit.
Basuki menyatakan, audit teknis itu bertujuan meneliti pergerakan tanah, aliran air dan ketegakan bangunan di kawasan proyek Hambalang. Berdasarkan hasil audit sementara, Basuki menyatakan timnya mengambil beberapa kesimpulan sementara. Antara lain, pergerakan tanah di kawasan itu cukup lambat yakni sekitar 0,008 meter per tahun.
Selain itu, kondisi bangunan di proyek Hambalang seluruhnya dalam kondisi tegak dan tidak ditemukan retakan berarti pada struktur bangunan. Namun demikian, terjadi degradasi pada struktur bangunan proyek, khususnya pada bangunan yang terbuka akibat pelaksanaan pekerjaan berhenti lama.
Pekan lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, meski sudah mendapatkan gambaran awal, Presiden Joko Widodo masih berhati- hati dalam memutuskan kelanjutan proyek Hambalang. Sebab, sejak awal proyek ini bermasalah, terutama terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Sejak awal dirikan, proyek Hambalang tak memiliki Amdal dan realisasi pembangunannya tak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab, IMB proyek ini menyatakan untuk tiga lantai, bukan enam lantai seperti saat ini.
Selain itu, proyek yang menghabiskan anggaran Rp 1,2 triliun itu juga bermasalah dari sisi aspek hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
