Reporter: Margareta Engge Kharismawati, Gloria Fransisca | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membidik wajib pajak (WP) warga di Jakarta. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak yang besar, Jakarta menjadi wilayah potensial untuk menggenjot pendapatan pajak. Karena itu, DJP menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait akses data pajak.
Hari ini (17/3), Dirjen Pajak Fuad Rahmany dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan penandatanganan kerja sama akses data tersebut.
Ruang lingkup kesepakatan meliputi pemanfaatan data elektronik dari kedua pihak. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan data yang dimilikinya kepada DJP. Data itu meliputi data kepemilikan apartemen, hotel, restoran, kendaraan bermotor, data perijinan dan berbagai data lainnya.
DJP akan menyediakan data yang dapat digunakan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, penerimaan pajak nasional 74%-nya berasal dari tujuh kantor wilayah (kanwil) yang ada di Jakarta. "Daya beli terbesar berada di sini," ujar Fuad, Senin (17/3).
Ambil contoh, penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan di tahun 2013 sebesar Rp 90 triliun. Nah, Rp 41 triliunnya berasal dari Jakarta. Pph orang pribadi dari total Rp 4,3 triliun, Jakarta pun mengambil porsi Rp 2 triliun.
Dari kerja sama ini, Fuad mengaku menargetkan ada tambahan masukan Rp 5 triliun-Rp 10 triliun. Melalui kerja sama ini diharapkan tingkat kepatuhan bayar pajak bisa semakin ditingkatkan.
Dengan adanya kerja sama ini, semua nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan dirapikan sehingga semua mempunyai NPWP tunggal. Ke depannya, setiap pembelian kendaraan bermotor harus mempunyai NPWP agar bisa dilihat dan dipantau pembayaran pajaknya.
Gubernur DKI Joko Widodo menjelaskan, tukar menukar data pajak menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya masih banyak WP Jakarta yang tidak berkontribusi terhadap pajak secara maksimal. "Beli mobil tiap hari masak pajaknya kecil," tandas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
