Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memacu persiapan infrastruktur dan regulasi guna mempercepat eksekusi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Ini dilakukan demi memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengoptimalkan potensi energi terbarukan di dalam negeri secara masif.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menegaskan bahwa proyek berskala besar ini merupakan bagian dari eksekusi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah berkomitmen memanfaatkan potensi energi matahari guna menjamin ketersediaan energi nasional secara berkelanjutan melalui target bauran energi bersih yang telah ditetapkan.
"Kita berusaha untuk memperkuat sistem kelistrikan secara nasional. Di antaranya adalah eksekusi arahan Presiden untuk PLTS 100 gigawatt. PLTS 100 gigawatt, berarti kita juga memanfaatkan energi matahari untuk ketersediaan energi dalam negeri," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Baca Juga: Danantara Kantongi Investasi Pabrik PLTS US$ 1,4 M, Pembangunan Rampung Akhir Tahun
Yuliot mengungkapkan, Pemerintah tengah menyusun regulasi serta penyiapan lahan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dia mengatakan langkah awal difokuskan pada penyelesaian rancangan peraturan presiden (perpres) guna menyinkronkan proses perizinan yang berada di bawah kewenangan berbagai instansi terkait.
"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt. Untuk rancangan peraturan presidennya, ini kita juga di samping izin prakarsa, paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian/lembaga," jelasnya.
Selain regulasi, lanjut Yuliot, pemerintah juga mengamankan ketersediaan lahan dengan pembangunan kapasitas sebesar 17 GW yang dilengkapi infrastruktur pendukung pendamping.
Kementerian ESDM menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengidentifikasi serta memetakan area potensial yang siap digunakan dalam waktu dekat.
"Kami dari Kementerian ESDM juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Percepatan yang pertama 17 gigawatt terlebih dahulu, dan juga ada battery energy storage system atau BESS yang kita bangun sekitar 33 gigawatt," ungkapnya.
Baca Juga: Butuh Investasi US$ 500 Miliar, Electricity Connect 2026 Fokus ke PLTS & Data Center
Berdasarkan hasil identifikasi bersama tersebut, pemerintah telah memetakan puluhan ribu hektare lahan potensial yang berlokasi di wilayah Pulau Jawa.
Area ini nantinya akan melewati proses peninjauan dan validasi lebih lanjut secara kolaboratif bersama instansi terkait serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
"Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24 ribu hektare. Jadi 24 ribu hektare ini kita akan melakukan verifikasi bersama. Nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," paparnya.
Tahapan berikutnya, memastikan interkoneksi infrastruktur jaringan transmisi serta gardu induk agar pasokan listrik dari lahan tersebut dapat tersalurkan dengan optimal.
"Jadi nanti secara infrastruktur kita akan yang terkait dengan transmisi, ketersediaan untuk gardu induk ini kan harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di 24 ribu hektare ini. Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan untuk percepatan," pungkasnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Dorong Pembangunan PLTS Sampai ke Desa, Bos Danantara Bilang Begini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













