kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Kejagung yakin penetapan benar


Sabtu, 01 Desember 2012 / 07:29 WIB
Kejagung yakin penetapan benar
ILUSTRASI. Pengunjung dan petugas mengenakan masker saat pameran UMKM Market Museum 'REVIVE' di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (6/6/2021). Alasan UMKM keberatan dikenakan PPh minimum 1% untuk wajib pajak yang merugi.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) menganggap langkah penetapan empat tersangka kasus korupsi proyek bioremediasi sudah benar. Pekan depan, Kejagung bakal mengambil sikap terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas putusan praperadilan kasus ini.

Jaksa Agung, Basrief Arief menyatakan masih akan mengkaji secara mendalam putusan PN Jakarta Selatan itu. Meski begitu, ia menegaskan bahwa yang berhak menetapkan tersangka maupun mencabutnya adalah penyidik. "Bahwa ada satu dari empat tersangka itu tidak sah, menurut saya, ini riskan diputus melalui proses praperadilan," katanya, Jumat (30/11).

Menurut Basrief, Kejagung masih memiliki waktu hingga Selasa (4/12) depan untuk menentukan sikap soal perintah pengadilan untuk membatalkan penetapan tersangka tersebut. Meski begitu, ia berjanji, Senin (3/12), Kejagung bakal mengambil keputusan atas masalah tersebut.

Asal tahu saja, Kejagung tengah menyidik kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 100 miliar itu. Perkara ini berawal dari perjanjian antara BP Migas dengan Chevron. Dalam perjanjian itu, ada pembagian biaya bioremediasi sebagai bagian cost recovery.

Ternyata, kegiatan bioremediasi tersebut tidak dilaksanakan dua perusahaan swasta yang ditunjuk Chevron, yaitu PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya. Beberapa pegawai Chevron diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah Endah Rumbiyanti, Widodo, Kukuh Kertasafari, dan Bachtiar Abdul Fatah.

Awal pekan ini, PN Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan empat tersangka itu dan memerintahkan Kejagung membebaskan dari tahanan. Salah satu alasannya,  penetapan tersangka tidak dilakukan dengan prosedur yang benar.

Selain itu, majelis hakim  menilai Kejagung tidak bisa menunjukkan tentang adanya minimal dua alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan Bachtiar sebagai tersangka. Penetapan empat pegawai Chevron sebagai tersangka dinilai melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×