Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam pemberantasan korupsi selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Januari 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, capaian kinerja kejaksaan bidang tindak pidana khusus, pada tahap penyelidikan sebanyak 403 perkara; tahap penyidikan 420 perkara; tahap penuntutan 667 perkara; dan tahap eksekusi 53 perkara.
Lalu, tahap banding 136 perkara; kasasi 78 perkara; dan peninjauan Kembali 12 perkara.
"Jumlah PNBP yang diterima per 31 Desember 2024 yaitu Rp 199,15 miliar," ujar Harli dalam siaran pers, Kamis (23/1).
Baca Juga: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Yang Dilakukan?
Selain itu, Kejagung melakukan penyitaan perkara Duta Palma Korporasi. Yakni penyitaan tanah/kebun dengan luas 221.870,901 Ha. Secara rinci yang telah disita seluas 182.791, 901 Ha dan yang diblokir seluas 39.979 Ha.
Uang tunai dengan rincian Rp 6.382.825.724.941; S$ 12.859.605; US$ 1,873.677; A$ 13.700.
Lalu, 2.005 yuan, ¥ 2000.000, 5.645.000 won, dan 300 ringgit.
Kejagung juga menyita 31 unit kapal jenis tug boat dan tongkang serta satu unit helikopter jenis Bell.
Baca Juga: Saham-Saham Pilihan di Tahun Ular Kayu 2025
Berikutnya, Kejagung melakukan penyitaan perkara suap dan/atau gratifikasi tiga oknum hakim. Antara lain 51 Kg logam mulia emas dan uang tunai.
Uang tunai secara rinci antara lain Rp 82,16 miliar; S$ 75,44 juta; S$ 0,267; US$ 2,34 juta; RM 35.992.
Lalu, Sen RM 25; ¥ 100.000; € 77.200; SAR 23.215; dan HKD 483.320.
Kemudian, penyitaan dalam perkara permufakatan jahat penanganan perkara satu oknum Mahkamah Agung.
Adapun yang disita adalah uang tunai Rp 1,73 miliar; US$ 388.600; dan S$ 1.099.626.
"Pimpinan Kejaksaan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada," ujar Harli.
Baca Juga: Aset Perusahaan Dianggap Hilang, Begini Tanggapan ID FOOD
Lebih lanjut, telah dibentuk Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara.
Adapun fokus program Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola adalah meningkatkan sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi serta memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara dalam tata kelola bisnis yang baik.
Sedangkan fokus program Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara adalah memperkuat pengawasan terhadap penerimaan devisa dari sektor ekspor, impor, dan jasa serta menyusun kebijakan inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Baca Juga: Sembilan Tersangka Baru di Kasus Korupsi Impor Gula
Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pembentukan kedua desk ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Kedua desk ini terbentuk pada November 2024.
Sementara itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat.
Dia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.
“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya Rp 100 juta, ya Rp 100 juta. Bikin rumah Rp 100 juta ya Rp 100 juta, ya jangan Rp 100 juta dibilang Rp 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujar Prabowo dalam acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024).
Baca Juga: Ada Risiko Bencana Ekologis dari Rencana Alih Fungsi Hutan Seluas 20 Juta Hektare
Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Dia meminta agar vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
Prabowo juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi.
Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” jelas Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
