Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Tahun 2014 bukan waktu yang sulit bagin pemerintah untuk menelurkan kebijakan di bidang ekonomi. Benturan kepentingan politik dan kepentingan publik tidak bisa dihindarkan.
Namun, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai pemerintah harus berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat, meski tidak populis.
Ada beberapa yang harus dilakukan pemerintah supaya perekonomian Indonesia kedepan membaik. Pertama, masalah yang disoroti Kadin adalah perihal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kadin Didik J. Rachbini mengatakan, kegagalan kebijakan fiskal pemerintah selama ini adalah dalam mengatasi subsidi BBM yang besar.
Didik bilang, BBM merupakan pos dengan pengeluaran yang terbesar bahkan lebih besar dari anggaran untuk infrastruktur, belanja sosial, bahkan gaji pegawai.
Hal itu terjadi karena pemerintah tidak mau mengambil risiko politik. “Subsidi BBM tidak masuk akal, kalau sampai tidak menyisakan untuk infrastruktur,” ujar Didik, Senin (27/1) di Jakarta.
Kedua, keterlibatan swasta dalam industri transportasi mendesak untuk dikembangkan. Selama ini baru insutri pengangkutan udara yang berencana diberikan hak pengelolaannya sebagian untuk swasta.
Keterlibatan swasta juga dinilai perlu untuk mengembangkan insutri pelabuhan dan perketa apian. Selain membangun infrastruktur, pembangunan pengelolaan juga harus diperhatikan.
Kadin juga mendukung rencana pemerintah terkait hilirisasi industri yang memiliki nilai tambah atau value chain. Tujuannya supaya industri Indonesia memiliki daya saing tinggi, terutama untuk mengatasi persaingan Masyarakat Community ASEAN.
Hal lain yang menjadi perhatian KADIN adalah terkait ketahanan pangan Indonesia yang dinilai masih rendah. Mimpi Indonesia untuk swasembada pangan masih sulit tercapai, dikarenakan untuk beberapa komoditas pangan Indonesia masih tergantung dari impor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
