Kebijakan populis Jokowi memasuki tahun politik

Kamis, 18 Oktober 2018 / 19:31 WIB

ILUSTRASI. PRESIDEN SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH

Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang tahun terakhir kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla terlihat adanya kebijakan yang dinilai cukup populis. Hal itu dipercaya sebagai instrumen untuk menarik suara dalam Pemilu 2019.

Pasalnya, Presiden Jokowi kembali mencalonkan dirinya sebagai presiden di periode mendatang 2019-2024 bersama Ma'ruf Amin. Berdasarkan catatan Kontan.co.id, dalam RAPBN 2019 setidaknya ada dua pos di bidang sosial yang mengalami kenaikan dan satu pos baru.

Pos pertama adalah dana bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan naik 28,65% dari tahun ini menjadi Rp 103,24 triliun. Hal yang sama juga dialami oleh pos dana desa yang kembali meningkat dari tahun ini Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun.

Bahkan sebelumnya pemerintah menganggarkan lebih banyak dana desa sebesar Rp 73 triliun. Tapi di tengah jalan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas Rp 3 triliun dana desa untuk dialokasikan ke kelurahan.

Adapun keputusan ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah karena sebelumnya tidak ada dana khusus bagi kelurahan.

Sosiolog Universitas Gajah Mada Arie Sujito mengatakan, hal tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh calon pemimpin yang incumbent.

"Tidak hanya bagi Presiden saja, hal seperti ini juga kerap dilakukan oleh Gubernur, Wali Kota saat Pilkada," katanya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/10).

Sehingga, Jokowi pun pantas jika memanfaatkan kekhasannya untuk berkreasi dengan otoritas yang dimiliki.

Asal, lanjutnya, hal tersebut tidak melanggar aturan main/aturan hukum. "Hal itu tidak ada yang salah, yang penting akuntabel secara administrasi dan politik. Nah terobosan populis yang dibuat oleh Jokowi sebagai incumbent pun pasti dilakukan," tambah Arie.

Pun secara sosiologis pun hal tersebut pasti bisa meraup suara di Pemilu nanti. Hal yang sama juga diutarakan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno yang menyampaikan, membuat hal-hal yang populis itu adalah kepentingan untuk pemerintahan Jokowi.

"Itu pasti untuk menarik suara sebanyak-banyaknya karena Jokowi ingin periodenya terpilih lagi menjadi Presiden. Tapi juga harus dilihat situasi ekonomi sekarang itu tidak lagi bagus," ujar politisi dari Partai Gerindra itu.

Apalagi saat ini, ia menilai APBN terlalu rentan dengan kebijakan yang seperti itu. "Karena untuk bayar utang saja Rp 400 triliun belum lagi keadaan dollar AS juga jelek, makin tergerus," tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News