Kebijakan BI Sudah Tepat Jaga Rupiah, BI Rate Masih Berpeluang Naik Lagi

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga menilai pengetatan kebijakan moneter masih diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Menurut David, tren kenaikan suku bunga dan imbal hasil surat utang saat ini terjadi secara global. Karena itu, kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% merupakan langkah yang wajar, bahkan masih menyisakan ruang untuk kenaikan lanjutan.

"Saya pikir memang sekarang tren globalnya juga meningkat semua. US Treasury juga naik. Jadi sebenarnya wajar kalau kita juga naik ke depan. Dan saya pikir masih ada ruang untuk meningkatkan lagi," ujar David kepada Kontan, Selasa (9/6/2026).

David menilai keputusan BI menggelar RDG mingguan dan menaikkan suku bunga di luar jadwal RDG bulanan menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan keuangan kini menjadi prioritas utama bank sentral.

Baca Juga: Perry Warjiyo Ungkap Alasan BI Kerek BI Rate Jadi 5,50%

"Memang diperlukan kenaikan suku bunga untuk menjaga stabilitas. Prioritas sekarang stabilitas dulu," katanya.

Menurut David, kondisi geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas membuat risiko inflasi global meningkat. Kenaikan harga minyak dan komoditas berpotensi mendorong inflasi sehingga ruang kenaikan suku bunga masih terbuka.

"Masih ada ruang untuk peningkatan ke depan. Karena ekspektasi inflasinya meningkat dengan harga minyak dan kondisi geopolitik. Ini kan semua barang harganya naik," ujarnya.

Selain menaikkan BI Rate, BI juga mengumumkan lima langkah penguatan moneter, antara lain menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memangkas biaya swap lindung nilai (hedging swap), membuka kembali fasilitas repo, meningkatkan frekuensi lelang SRBI, dan memperkuat intervensi pasar valuta asing.

David menilai berbagai instrumen tersebut diperlukan untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik di mata investor global.

Ia mencontohkan, sejumlah negara berkembang seperti Meksiko, India, dan Filipina masih menawarkan tingkat suku bunga dan imbal hasil obligasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Baca Juga: Tiba-Tiba Naik Jadi 5,5%, BI Rate Diprediksi Naik Lagi Jika Rupiah Tembus Rp 18.500

"Kita harus menjaga daya tarik aset rupiah. Investor akan membandingkan return antarnegara. Kalau suku bunga dan imbal hasil di negara lain lebih menarik, tentu dana bisa berpindah ke sana," katanya.

Menurut David, langkah BI menaikkan imbal hasil SRBI dan memperbaiki instrumen swap juga bertujuan meningkatkan daya tarik strategi carry trade bagi investor asing, sehingga arus modal dapat kembali masuk ke pasar keuangan domestik.

Terkait penggunaan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) atau perjanjian swap bilateral dengan bank sentral negara mitra, David menilai instrumen tersebut belum mendesak untuk digunakan saat ini.

Pasalnya, posisi cadangan devisa Indonesia masih tergolong memadai. Dengan cadangan devisa sekitar US$ 144 miliar, Indonesia masih memiliki ketahanan yang cukup untuk menghadapi tekanan di pasar keuangan.

"Kalau cadangan devisa masih sekitar US$ 144,9 miliar, itu masih cukup. Jadi belum urgent menggunakan fasilitas bilateral swap," katanya.

Baca Juga: BI Rate Naik Jadi 5,5%, Bukan Solusi Mujarab Tapi Penting untuk Pulihkan Kepercayaan

David menambahkan, berbagai instrumen yang dimiliki BI saat ini menunjukkan bank sentral telah mengerahkan hampir seluruh perangkat kebijakan yang tersedia untuk menjaga stabilitas rupiah.

Namun demikian, ia menegaskan upaya menjaga rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI. Pemerintah juga perlu mendukung melalui kebijakan fiskal yang kredibel, koordinasi yang lebih baik, serta komunikasi kebijakan yang konsisten kepada pasar.

"BI sudah berupaya semaksimal mungkin dengan semua instrumen yang dimiliki. Tetapi fiskal juga harus mendukung, kebijakan sektoral harus mendukung, dan komunikasinya harus lebih intens," katanya.

Menurut David, persepsi negatif pasar sering kali muncul akibat komunikasi kebijakan yang kurang sinkron antar kementerian dan lembaga.

"Kadang kementerian A menyampaikan satu kebijakan, besok kementerian B menyampaikan hal berbeda. Ini yang membuat pasar melihat koordinasinya belum sinkron. Komunikasi dan koordinasi harus diperbaiki," ujarnya.

David menilai langkah BI yang berfokus menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global justru dapat menjadi nilai tambah di mata lembaga pemeringkat internasional karena menunjukkan komitmen kuat otoritas menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia.

Baca Juga: BI Rate Naik Jadi 5,5%, Ekonom: Beban Kelas Menengah Kian Berat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News