Reporter: Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi syarat mutlak bagi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Sabang NAD ke depan. Infrastruktur pelabuhan saat ini dianggap belum cukup memadai dalam menopang pengembangan kawasan baik pelabuhan bagi untuk transaksi dagang nasional maupun internasional.
Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suprayoga Hadi berharap Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) merekomendasikan pengembangan fasilitas infrastruktur pendukung terutama pelabuhan selain peningkatan kapasitas industri daerah.
Dari hasil studi Bappenas maka dapat terlihat bagaimana pembangunan infrastruktur pelabuhan sangat kurang jika dibanding dengan pertumbuhan ekspor impor, bongkar muat barang, hingga aspek pengelolaan potensi wilayah hinterland. Untuk itu ke depan pemerintah akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk pengembangan kawasan ini.
“Kapasitas industri daerah juga masih cukup terbatas karena pada umumnya industri kawasan ini masih berskala kecil dengan kapasitas produksi rendah,” katanya di Jakarta, Kamis (5/11). Selain itu pengembangan kawasan sabang juga terkendala oleh ketersediaan lahan karena luas lahan peruntukan khusus di kawasan ini hanya tersedia 0,7% dari total luas wilayah.
Kawasan Sabang ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah. Secara geografis, kawasan Sabang yang terletak di Pulau Weh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), berada di jalur lintasan kapal internasional dengan total kebutuhan investasi kawasan ini diperkirakan mencapai Rp 11 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
