kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

Kasus corona melonjak, pola pemulihan ekonomi Indonesia bisa V-shape atau W-shape


Kamis, 28 Januari 2021 / 16:58 WIB
Kasus corona melonjak, pola pemulihan ekonomi Indonesia bisa V-shape atau W-shape
ILUSTRASI. Pengunjung melintas depan toko yang tutup?di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (18/1/2021). KONTAN/Baihaki


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus virus corona di Indonesia sudah tembus ke level 1 juta. Meskipun, sejak awal bulan ini pemerintah sudah menerapkan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, namun kasus per hari masih melonjak.

Ekonom Senior Institute Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi mengatakan lockdown secara nasional bukanlah pilihan akhir. Menurutnya, pemerintah pusat harus mencermati kondisi virus corona di tiap daerah, tentu bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) agar data bisa valid. 

Dus, bisa merancang strategi pembatasan sosial yang lebih terarah sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Akan tetapi, Eric menilai, karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah luar, maka pemerintah pusat, tidak perlu ragu memberikan kewenangan kepada pemda untuk PPKM.

Baca Juga: Pagu anggaran insentif pajak untuk korporasi dihilangkan, ini kata Sri Mulyani

Sebab, sejatinya, pemda yang tau detil situasi di daerahnya. “Namun pemerintah pusat kelihatannya tidak akan melakukan lockdown karena mempertimbangkan dampak negatifnya pada perekonomian,” kata Eric kepada Kontan.co.id, Kamis (28/1).

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah perlu fokus dalam hal menekan kasus Covid-19 dalam jangka pendek ini secara khusus peningkatan stringency index yang perlu ditingkatkan mengingat pemerintah sudah memberlakukan PPKM di Jawa-Bali.

“Mengingat daya tampung rumah sakit yang semakin terbatas, sekalipun program vaksinasi juga sudah dimulai. Terkait dengan vaksinasi, pemerintah perlu mempercepat pengadaan vaksin tersebut mengingat proses pendistribusian vaksin yang juga masih memerlukan waktu,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (28/1).

Dalam hal pengendalian virus corona, Josua mengatakan pembatasan sosial perlu diimplementasikan dengan ketat. Meskipun akan berdampak pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih terkontraksi pada kuartal I-2021. 

Baca Juga: Menteri Sri Mulyani & Erick Thohir dapat amanah baru dari Jokowi

Di sisi lain Josua menilai di tengah pemberlakuan PPKM dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, maka pemerintah juga perlu fokus pada pemberian bansos bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, masyarakat miskin akan paling terdampak apabila pembatasan sosial lebih ketat. 



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×