kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kapolri: Polisi paham ekonomi nilainya 100


Jumat, 20 Oktober 2017 / 15:29 WIB
Kapolri: Polisi paham ekonomi nilainya 100


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa kepolisian harus bisa membantu perekonomian Indonesia semakin maju. Menurut Tito, hal ini bisa dilakukan dengan menjaga stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri.

"Dengan jaga keamanan, nilainya 75 sudah sukses membantu ekonomi. Kalau mau tambah membantu, memahami masalah pangan, ekonomi, investor, itu sudah 100 nilainya," kata Tito di Gedung Auditorium PTIK, Jumat (20/10).

Ia melanjutkan, untuk aparat kepolisian yang nilainya 75 ke atas, dirinya tak segan-segan untuk memberikn reward. "Tapi yang salah langkah, daerahnya konflik dan investor pada kabur, nanti akan kami cari orang lain yang lebih tepat," ujarnya.

Tito menjelaskan, beberapa waktu lalu PwC melansir bahwa Indonesia akan berada di peringkat lima perekonomian terbesar dunia di tahun 2030 dengan estimasi nilai Produk Domestik Bruto (PDB) US$ 5.424 miliar dan naik menjadi di peringkat empat di tahun 2050 dengan estimasi nilai GDP US$ 10.502 miliar. Menurut Tito, negara-negara yang mampu dominan dalam ekonomi adalah negara yang salah satunya mampu ciptakan produksi

"Indonesia ada bonus demografi, luas wilayah juga kita punya, SDA juga melimpah. Dengan tiga ini kita berpotensi jadi major-economy power," kata dia.

Namun demikian, ada syarat utama apabila Indonesia ingin menjadi negara yang dominan, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5% dan politik dan keamanan yang stabil. "Di sini peran Polri. Polri adalah lembaga yang memiliki jaringan yang ekspansif sampai ke desa dengan jumlah anggota 440 ribu," ucapnya.

Dengan demikan, menurut Tito, polisi harus mampu jaga konflik sosial termasuk SARA. Hal ini penting pasalnya konflik sosial bisa membuat suatu daerah menjadi lumpuh dan ekonominya tidak berjalan. Contohnya di Poso,  Sulawesi Tengah yang sejak tahun 1998 tidak selesai-selesai konflik sosialnya.

"1000 pencurian kendaraan bmotor tidak bisa buat lumpuh negara, tapi kalau demo besar atau konflik seperti di Poso bisa buat lumpuh. Kerjasama dengab semua pihak termasuk TNI dibutuhkan. Jangan sampai ada guncangan karena kalau ada gimana investasi mau masuk," jelasnya.

Ia pun mengatakan bahwa bila ada investor datang ke suatu daerah, polisi harus membantu membuka pintu bagi investor tersebut. Bukan malah menghalangi atau mengambil untung sendiri.

"Kalau investor datang jangan lihat-lihat berapa  bisa dapat (untung) tapi buka pintu agar investasi jalan," ujarnya

Ia juga memberi contoh terhadap yang terjadi di Sulawesi Utara. Dengan keadaan ekonomi China, Jepang, dan Korea Selatan yang sedang bertumbuh, jangan sampai negara-negara tersebut malah tidak mau berinvestasi di Indonesia karena ada isu rasial.

"Mereka ekonominya sedang maju. Jangan sampai keluar isu 'asing-aseng'. Mereka bisa lari ke negara lain. Jangan sampai seperti di Sulut. BKPM capek-capek undang investornya, polisinya cari-cari kesalahan imigrasi pegawainya, ngeributin masalah tanahnya, dan seterusnya. Akhirnya kabur dan iklim usaha kita dibilang jelek. APBN kemudan bermasalah, dan utang lagi sehingga jadi isu lagi. Ini harus kita bantu semaksimal mungkin," ujar dia.


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×