Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
SUKABUMI. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman mengatakan, aksi mogok massal yang dilakukan sejumlah angkutan umum di berbagai daerah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak menyelesaikan masalah. Kapolri pun meminta agar para pemilik angkutan umum lebih bijak dalam menyikapi kenaikan harga BBM tersebut.
"Ini kan (kenaikan harga BBM) sudah diputuskan. Kalau sudah diputuskan tentu berdampak. Dampaknya itulah yang harus kita atasi bersama. Bukan dengan cara mogok seperti ini," ucap Sutarman seusai menghadiri upacara penutupan pendidikan dan Prasetya Perwira Sekolah Inspektur Polisi (SIP) pendidikan reguler ke-43 dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2014, di Lapangan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), Jalan Bhayangkara, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (19/11).
Sutarman mengatakan, Polri sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, termasuk kepada pemilik angkutan umum terkait kenaikan harga BBM. Jika para pemilik angkutan umum merasa keberatan, kenaikan tarif angkutan yang baru harus segera ditentukan. "Kalau memang ada kenaikan, realistis kenaikan angkutannya berapa sehingga semuanya bisa jalan," ucap Sutarman.
Jika nantinya para pemilik angkutan umum tetap melakukan aksi mogok, Sutarman mengatakan Polri bersama pemerintah telah menyiapkan unit-unit pengangkut massal, untuk mengatasi para pengguna angkutan umum yang telantar. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Sebelumnya, hasil Musyawarah Kerja Nasional DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) 2014 di Semarang memutuskan akan berhenti beroperasi terhitung sejak Rabu (19/11) pukul 00.00. Penghentian operasi ini berskala nasional, dari Sabang hingga Marauke. Langkah ini sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Ini sebagai bentuk keprihatinan Organda. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum sangat terlihat," kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Lorena Surbakti, kepada Kompas TV, Senin (17/11).
Eka mengatakan, pihaknya telah mengomunikasikan protes ini kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Namun, dia belum bisa memastikan durasi penghentian operasi tersebut. (Fathur Rochman)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
