kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.709.000   20.000   0,74%
  • USD/IDR 17.973   -39,00   -0,22%
  • IDX 5.973   87,25   1,48%
  • KOMPAS100 790   14,56   1,88%
  • LQ45 596   8,97   1,53%
  • ISSI 204   3,36   1,67%
  • IDX30 339   4,88   1,46%
  • IDXHIDIV20 419   4,98   1,20%
  • IDX80 89   1,54   1,75%
  • IDXV30 112   1,60   1,46%
  • IDXQ30 109   1,30   1,21%

Kalah dari wajib pajak, pemerintah harus kembalikan pajak senilai puluhan triliun!


Kamis, 21 November 2019 / 04:18 WIB


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Berdasarkan data Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan jumlah penyelesaian sengketa pajak 2019 mencapai 9.963 kasus dengan kategori mengabulkan sebagian mencapai 1.389 kasus dan mengabulkan seluruhnya sebesar 5.228 kasus.

Restitusi Rp 133 triliun

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang Januari-Oktober 2019 total pengembalian pajak atau restitusi pajak tumbuh 12,4% secara year on year (yoy) atau setara dengan Rp 133 triliun.

Baca Juga: Penerimaan pajak lesu karena restitusi dan penurunan pajak dari tambang

Adapun rincian restitusi pajak berasal dari pemeriksaan sebesar Rp 81 triliun, upaya hukum lewat keputusan pengadilan Rp 22,5 triliun, dan restitusi yang dipercepat sebesar Rp 29 triliun.“Dibulatkan menjadi Rp 133 triliun,” ujar Suryo.

Suryo menyampaikan jika restitusi pajak tidak masuk dalam hitungan maka penerimaan pajak sampai akhir Oktober tumbuh 2,9% yoy. Sementara apabila efek program percepatan restitusi dikecualikan dari perhitungan, penerimaan bruto Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri masih tumbuh 0,97% yoy.

Baca Juga: Penerimaan pajak hanya tumbuh 0,23%, ini penyebabnya

Teranyar pemerintah mengubah peraturan tentang percepatan restitusi bagi pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 




TERBARU

[X]
×