Reporter: Benedicta Prima | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kadin melihat kebijakan memperluas tax holiday belum menyentuh akar persoalan. Padahal masih ada sistem yang perlu dibenahi terutama dalam tubuh Kementerian Keuangan.
"Terkait dengan tax holiday, perluasan sektor hanya satu sisi saja. Yang perlu dilakukan lebih ke arah sistem dan proses pengajuan," ungkap Shinta Kamdani, Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional, Sabtu (17/11).
Shinta mengatakan proses pengajuan ijin masih rumit. Seperti izin ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memakan waktu lama, belum lagi kelengkapan birokrasi.
Saat pemerintah mengumumkan kebijakan, mereka berjanji akan melakukan perbaikan Online Single Submission (OSS). Nantinya wajib pajak yang memenuhi kriteria bisa langsung mendapatkan notifikasi persetujuan dan jangka waktu tax holiday yang didapatkan.
OSS akan meneruskan kepada sistem Kemenkeu untuk dapat diproses penerbitan surat keputusan penetapan pemberian fasilitas tax holiday. "Oleh karena itu kami harus lihat bagaimana pengaruhnya, apakah lebih banyak positifnya atau tantangannya," jelas Shinta.
Sekedar info, tax holiday ini diperluas ke industri berbasis hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan, dan sektor ekonomi digital. Skema tax holiday untuk mendapatkan pengurangan PPh 100%, dengan nilai investasi Rp 500 miliar sampai kurang dari Rp 1 triliun selama harus dengan jangka waktu lima tahun. Sedangkan nilai investasi minimal Rp 30 triliun bisa mendapatkan pengurangan PPh 100% selama jangka waktu 30 tahun.
Setelah tax holiday berakhir, diberikan pengurangan PPh 50% selama dua tahun. Sedangkan untuk mini tax holiday dengan nilai investasi Rp 100 miliar sampai Rp 500 miliar bisa mendapatkan pengurangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
