/2020/11/08/423420972.jpg "Kadin Ingatkan Demo Berulang Bisa Ganggu Investasi")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan pemerintah untuk segera membenahi persoalan ekonomi yang menjadi pemicu keresahan masyarakat. Hal ini dinilai penting agar aksi demonstrasi tidak terus berulang dan mengganggu kepastian berusaha di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, dunia usaha menghormati demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi dan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Namun, menurut dia, yang perlu menjadi perhatian adalah apabila aksi demonstrasi terus berulang dan menunjukkan masih adanya persoalan ekonomi maupun sosial yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Budi Gunadi Isyaratkan Mundur dari Menkes Jika Terpilih Jadi Dirjen WHO
“Bagi dunia usaha, yang menjadi perhatian bukan semata-mata adanya demonstrasi, tetapi apabila demonstrasi yang berulang menunjukkan adanya persoalan ekonomi dan sosial yang belum mendapatkan penyelesaian,” ujar Erwin kepada Kontan, Kamis (27/8/2026).
Erwin menilai, keresahan mengenai lapangan kerja, daya beli, biaya hidup, upah, ketenagakerjaan hingga kepastian kebijakan perlu menjadi alarm bagi pemerintah.
Pasalnya, investor mempertimbangkan stabilitas sosial, kepastian regulasi, serta konsistensi kebijakan sebelum memutuskan melakukan ekspansi. Jika ketidakpastian meningkat, perusahaan berpotensi menunda ekspansi maupun investasi baru.
“Dampaknya justru bisa kembali kepada masyarakat karena penciptaan lapangan kerja menjadi lebih lambat,” jelas Erwin.
Karena itu, Erwin menilai pemerintah tidak cukup hanya merespons demonstrasi dari sisi keamanan. Pemerintah juga perlu menyelesaikan akar persoalan ekonomi yang mendorong munculnya keresahan masyarakat.
Menurutnya, stabilitas yang kuat justru tercipta ketika masyarakat merasakan adanya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta prospek ekonomi yang lebih baik.
Salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang mendesak, kata Erwin, adalah mempercepat penciptaan lapangan kerja formal. Investasi baru perlu diarahkan ke sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur, tekstil dan garmen, alas kaki, makanan dan minuman, pariwisata, konstruksi, serta industri berbasis ekspor.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kemampuan dunia usaha menciptakan lapangan kerja. Regulasi ketenagakerjaan dinilai tidak boleh terlalu kaku sehingga membuat perusahaan enggan merekrut pekerja baru.
Meski begitu, Erwin menegaskan pekerja tetap harus mendapatkan kepastian terkait upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan yang layak.
Persoalan upah, lanjutnya, juga tidak dapat dilepaskan dari biaya hidup. Pemerintah perlu menekan biaya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
“Sehingga peningkatan kesejahteraan pekerja tidak seluruhnya dibebankan melalui kenaikan biaya tenaga kerja kepada perusahaan,” katanya.
Erwin juga menyoroti kondisi kelas menengah yang dinilai semakin tertekan. Menurutnya, kelompok ini memiliki peran penting sebagai pembayar pajak sekaligus motor konsumsi nasional, tetapi sering kali tidak masuk dalam kelompok penerima bantuan.
“Ketika pendapatan tidak meningkat secepat biaya hidup, kelas menengah akan semakin tertekan,” ujar Erwin.
Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha. Erwin menilai komunikasi tidak seharusnya baru dilakukan ketika persoalan telah berkembang menjadi demonstrasi besar.
“Aspirasi mengenai ketenagakerjaan dan daya beli harus didengar sejak proses penyusunan kebijakan,” tegasnya.
Erwin menambahkan, kepentingan pengusaha dan pekerja pada dasarnya tidak harus dipertentangkan. Perusahaan membutuhkan pekerja yang sejahtera dan produktif, sementara pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang agar mampu terus menciptakan lapangan kerja.
“Yang sangat dibutuhkan sekarang adalah dialog sosial yang lebih kuat antara pemerintah, pekerja dan dunia usaha. Kebijakan pemerintah harus menjaga keseimbangan keduanya,” pungkas Erwin.
Baca Juga: Subsidi LPG 3 Kg Diproyeksi Jebol, Ekonom: Persoalan Struktural Belum Diselesaikan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
