Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hampir 4.000 perusahaan di Indonesia, banyak di antaranya perusahaan tekstil, telah mendaftar untuk ambil bagian dalam skema yang memungkinkan sektor swasta untuk membeli vaksin virus corona baru buat karyawan mereka.
Para pendukung skema itu berpendapat, mekanisme tersebut akan mempercepat vaksinasi, menggerakkan area utama ekonomi yang telah terpukul oleh pandemi, dan mengurangi beban pemerintah karena perusahaan yang menanggung pengadaan vaksin.
Tetapi, beberapa ahli kesehatan khawatir tentang potensi ketidakadilan jika para pekerja pada akhirnya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin virus corona dibandingkan dengan populasi yang lebih rentan.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan skema tersebut pada bulan lalu, dan Kementerian Kesehatan saat ini sedang mengerjakan rancangan peraturannya tetapi belum mendapat lampu hijau.
Baca Juga: Gandeng bank swasta dan Himbara, Bio Farma siap amankan vaksin Covid-19
“Skema itu untuk rakyat. Vaksinasi akan berjalan lebih cepat, dan setelah kekebalan kelompok tercapai, populasi dapat sepenuhnya dimobilisasi untuk kegiatan ekonomi," kata Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani kepada Reuters, Rabu (17/2).
Aktivitas pabrik bisa kembali normal
Menurut dia, pabrik-pabrik yang saat ini beroperasi dengan kapasitas setengah bisa kembali normal setelah pekerja mereka menerima suntikan vaksin virus corona.
Indonesia sedang bergulat dengan wabah virus corona terburuk di Asia Tenggara, melaporkan lebih dari 1,23 juta kasus dan 33.590 kematian. Perekonomian minus 2,1% tahun lalu, kontraksi pertama dalam lebih dari dua dekade.
Jika skema itu disetujui, Indonesia akan menjadi salah satu dari segelintir negara yang mengizinkan pengusaha membeli vaksin untuk karyawannya.
Baca Juga: Asosiasi UMKM minta pemerintah gunakan data KemenkopUKM sebagai acuan penerima vaksin
Penjualan vaksin virus corona untuk pasar swasta mendapat lampu hijau di India, Pakistan, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Tetapi, jumlah yang dijual kecil karena produsen memprioritaskan pasokan kepada pemerintah.
Rosan menekankan, usulan dari Kadin, pengusaha tidak akan menggunakan vaksin yang telah pemerintah alokasikan untuk rencana 15 bulan untuk memvaksinasi 181,5 juta orang atau dua pertiga dari populasi.
Indonesia memiliki kontrak pembelian vaksin bagi sekitar 115 juta orang, menandatangani kesepakatan dengan Sinovac, AstraZeneca, dan Novavax sebagai bagian dari program vaksinasi gratis.
Baca Juga: Kemenkes: Belum ada efek samping yang ditimbulkan akibat vaksinasi Covid-19
Rosan menjelaskan, skema yang Kadin usulkan adalah akan tetap membeli vaksin dari perusahaan farmasi milik pemerintah, Bio Farma, tapi menggunakan vaksin berbeda, seperti Sinopharm dari China.
"Vaksin lain seperti Moderna dan Sputnik V juga sedang dipertimbangkan," tambahnya.
Diah Saminarsih, penasihat senior Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengatakan, mengingat kelangkaan vaksin saat ini secara global, skema swasta harus menunggu sampai persediaan berlimpah.
“Vaksin harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan lebih banyak bantuan,” tegas dia. “Dibanding mereka yang memiliki kekuasaan, yang tidak rentan”.
Selanjutnya: Telah divaksin, Wapres Ma'ruf Amin ajak lansia ikuti vaksinasi Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
