CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Asosiasi UMKM minta pemerintah gunakan data KemenkopUKM sebagai acuan penerima vaksin


Rabu, 17 Februari 2021 / 17:01 WIB
Asosiasi UMKM minta pemerintah gunakan data KemenkopUKM sebagai acuan penerima vaksin
ILUSTRASI. Asosiasi UMKM minta pemerintah gunakan data KemenkopUKM sebagai acuan penerima vaksin


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai awal vaksinasi tahap kedua kepada petugas publik dan lansia, hari ini Rabu (17/2) dilakukan vaksinasi kepada para pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ditargetkan 55.000 pedagang di Pasar Tanah Abang dapat memperoleh vaksinasi Covid-19.

Nantinya diharapkan vaksinasi kepada pedagang pasar akan bertahap ke seluruh Jakarta dan kemudian ke seluruh Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menuturkan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang memasukkan pedagang pasar yang notabenenya juga pelaku usaha mikro untuk jadi prioritas penerima vaksin.

Namun, Iksan menyebut dengan besarnya jumlah pelaku UMKM, baiknya Kementerian Kesehatan tak hanya menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai acuan dalam pendataan penerima vaksin.

Baca Juga: Argo Pantes (ARGO) targetkan bisnis sewa lahan menyumbang 20% pendapatan tahun ini

Ikhsan menambahkan, Pemerintah dapat memanfaatkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk pendataan penerima vaksin dari sektor usaha mikro atau pedagang pasar.

"Saya kurang puas kalau hanya 4 juta lebih saja untuk sampai bulan Mei. Anggota kita sangat banyak bahwa ada 63 juta usaha UMKM yang memang usaha mikro atau rata-rata pedagang pasar dan lainnya itu kurang lebih 60 jutaan," jelas Ikhsan dalam diskusi daring pada Rabu (17/2).

Ikhsan mencontohkan, Kemenkop UKM dengan program Bansos Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah memiliki data 12 juta penerima. Maka Kementerian Kesehatan dapat mengacu pada data tersebut untuk penerima vaksin bagi pedagang dan usaha mikro di seluruh Indonesia.

"Itu supaya sinkron tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan. Padahal temen-temen Kemenkop UKM ada 12 juta itu datanya sudah lengkap sudah termasuk dari pedagang pasar itu sudah serta-merta tahun ini sudah ada 12 juta. Untuk pendataan yang sifatnya masif atau usaha mikro di Kemenkop UKM sudah mempunyai," ungkapnya.

Baca Juga: Menkes sebut positivity rate Covid-19 di Indonesia saat ini sangat tinggi

Namun, kembali Ikhsan tetap mengapresiasi langkah Pemerintah memasukan pedagang pasar atau usaha mikro ke dalam prioritas penerima vaksin tahap kedua.

Dengan adanya vaksinasi akan menambah kepercayaan antara pedagang dan pembeli yang kemudian dalam perlahan membantu pemulihan ekonomi. Namun Ikhdan menggarisbawahi agar pelaksanaan protokol kesehatan tetap dilakukan.



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×