Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih belum membuka ruang yang luas bagi swasta untuk terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur. Padahal agar proyek pembangunan infrastruktur dalam negeri bisa bertumbuh dengan cepat, peran swasta sangat dibutuhkan.
Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto mengatakan, pertumbuhan bisnis sektor swasta dapat memberikan efek yang lebih dahsyat bagi pertumbuhan ekonomi.
"Karena swasta jumlahnya jauh lebih besar dan tersebar, tidak terkonsentrasi hanya di BUMN yang jumlahnya sangat kecil," jelas Dandung saat dihubungi Kontan pada Minggu (31/3).
Dandung menjelaskan, swasta sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan infrastruktur sebagai sub kontraktor. Maka secara kemampuan dan kapasitas teknis, serta financial sudah tidak bisa diragukan lagi.
"Yang diperlukan komitmen dan political will keberpihakan yang kuat bagi tumbuhnya pengusaha-pengusaha nasional," tambah Dandung.
Solusi lainnya untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur sistem bisnisnya harus dibuat lebih baik. BUMN haruslah di dorong untuk go international. Dimana para BUMN harus meningkatkan kapasitasnya dengan modal dari kemudahan-kemudahan yang selama ini didapat di pasar dalam negeri.
"BUMN Karya yang sekarang sudah besar, harus didorong untuk go international jangan hanya jadi jago kandang saja. mereka sudah cukup dimanja di dalam negeri," sambung Dandung.
Solusi tersebut berangkat dari realitas di lapangan yaitu pemerintah dianggap nyaman memberikan proyek infrastruktur kepada perusahaan plat merah.
Dandung menyebut mengapa hal itu dapat terjadi lantaran rata-rata para pejabat yang memiliki proyek-proyek Infrastruktur seperti PUPera, Pehubungan dan ESDM di minta BUMN Karya untuk duduk di jajaran Komisaris.
"Jadi wajar saja jika dewan Komisaris tersebut berkeinginan juga perusahaan tersebut mendapat proyek yang banyak dan mendapatkan profit yang besar. Jadi swasta harus dihadapkan pada persaingan yang tidak seimbang," jelasnya.
Pembangunan infrastruktur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 peran swasta dipatok 37%, sedangkan realisasinya hingga tahun 2018 lalu hanya 9%
. "Oleh karenanya realisasi 37% tidak akan bisa didapat," kata Dandung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
