/2024/10/15/1497334770.jpg "Kabinet Gemuk, Anggaran Gaji Menteri Bisa Membengkak")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
Sementara itu, Indonesia dengan populasi sekitar 275 juta memiliki 46 kementerian, jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara tersebut.
“Fakta ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, justru berpotensi memperbesar birokrasi dan meningkatkan pemborosan anggaran negara,” ungkapnya.
Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, saat ini proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tengah berlangsung, dengan tahapan seleksi yang ketat dan memakan waktu panjang untuk memastikan bahwa hanya individu dengan kompetensi terbaik yang diterima.
Baca Juga: Potret APBN Prabowo, Terhimpit Utang dan Janji Politik
“Ironisnya, jabatan-jabatan strategis di tingkat pemerintahan, termasuk menteri dan wakil menteri, justru tampaknya tidak mengikuti prinsip meritokrasi,” tutur Media.
Alih-alih memilih berdasarkan keahlian dan rekam jejak profesional, Media melihat jabatan tersebut kini cenderung dibagi-bagikan berdasarkan kepentingan politik, termasuk posisi wakil menteri yang dulu sering diisi oleh profesional kini diberikan kepada kader partai politik.
Dalam upaya meminimalisasi pemborosan anggaran dan pengingkaran meritokrasi dalam penunjukan pejabat strategis, Media melihat tidak ada jalan lain selain memperkuat mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
Penguatan fungsi lembaga lembaga bisa dilakukan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi penjaga terakhir untuk memastikan akuntabilitas.
Baca Juga: Tahan Tangis, Basuki Resmi Pamit Setelah 45 Tahun Mengabdi di Kementerian PUPR
“BPK juga perlu diberikan wewenang lebih untuk mengaudit penggunaan anggaran kementerian dan lembaga, termasuk menindaklanjuti proses legal penegakan,” ungkapnya.
Selain itu, Media juga menyebut KPK dan MA berperan penting dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar kebijakan anggaran dan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
Sinergi kuat antar lembaga ini akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Apabila lembaga-lembaga ini juga lemah, negara bisa kehilangan arah,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
