Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyeksi Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya atau ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) tercepat di dunia dalam lima tahun mendatang dinilai menjadi sinyal yang perlu dicermati.
Di balik bertambahnya individu dengan kekayaan sangat besar, terdapat risiko semakin lebarnya kesenjangan kekayaan dan melemahnya posisi kelas menengah.
Baca Juga: Orang Super Kaya Melejit, Tapi Kelas Menengah Indonesia Kian Menyusut
Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Myrdal Gunarto menilai, lonjakan eksponensial jumlah orang kaya di tengah tekanan daya beli masyarakat merupakan indikator bahwa ketimpangan kekayaan (wealth inequality) semakin melebar.
"Lonjakan eksponensial jumlah orang kaya di tengah tekanan daya beli masyarakat luas adalah indikator kuat bahwa kesenjangan kekayaan semakin melebar," ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (28/6).
Menurutnya, akar persoalan tersebut terletak pada perbedaan cara kelompok kaya dan kelas menengah dalam mengakumulasi aset.
Kelompok masyarakat dengan kekayaan tinggi umumnya membangun kekayaan melalui apresiasi aset (capital gain), baik dari saham, obligasi, properti, maupun komoditas.
Baca Juga: Leads Property: Stimulus Rumah Subsidi Belum Berdampak Signifikan ke Penjualan
Saat inflasi meningkat atau terjadi ketidakpastian ekonomi, nilai aset mereka justru cenderung ikut naik sehingga kekayaannya tetap terlindungi.
Sebaliknya, kelas menengah masih sangat bergantung pada pendapatan berupa gaji atau upah. Ketika kenaikan upah tidak mampu mengimbangi inflasi, terutama untuk kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, daya beli serta tabungan riil masyarakat akan terus tergerus.
Myrdal menilai kondisi tersebut mencerminkan pola pertumbuhan ekonomi berbentuk huruf K (K-shaped growth).
Dalam pola ini, kelompok masyarakat kaya terus menikmati peningkatan kesejahteraan, sementara kelas menengah justru menghadapi tekanan yang semakin besar.
Menurutnya, kelompok UHNWI berada pada jalur pertumbuhan yang diuntungkan oleh berkembangnya sektor padat modal, teknologi, dan jasa keuangan.
Baca Juga: IEF Ramal Penerimaan Pajak 2026 Bisa Kurang Rp 120 Triliun
Selain memperoleh keuntungan dari kenaikan harga aset, mereka juga menikmati imbal hasil investasi yang tinggi di tengah suku bunga yang relatif tinggi serta memiliki kemampuan melakukan diversifikasi investasi hingga ke pasar global.
Di sisi lain, kelas menengah banyak bekerja di sektor padat karya dan industri tradisional yang pertumbuhannya lebih lambat. Kenaikan suku bunga juga meningkatkan beban cicilan kredit, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, hingga pinjaman konsumtif.
"Keuntungan besar yang dicetak oleh sektor padat modal di puncak piramida nyatanya belum mampu menetes (trickle down) menjadi pembukaan lapangan kerja berkualitas yang dibutuhkan untuk menopang kelas menengah," imbuhnya.
Myrdal mengingatkan, apabila ketimpangan tersebut terus berlangsung tanpa perbaikan struktural, Indonesia menghadapi sejumlah risiko terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan, kelompok masyarakat kaya memiliki kecenderungan membelanjakan tambahan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan kelas menengah.
Sebagian besar tambahan kekayaan mereka kembali diinvestasikan, bahkan tidak sedikit mengalir ke luar negeri sehingga dampaknya terhadap ekonomi domestik relatif terbatas.
Sebaliknya, kelas menengah merupakan motor utama konsumsi dalam negeri karena sebagian besar pendapatannya dibelanjakan untuk barang dan jasa domestik.
Baca Juga: Pencegahan PHK hingga Revisi Aturan Outsourcing Jadi PR Satgas PHK
Apabila jumlah kelas menengah terus menyusut, permintaan domestik akan melemah dan berpotensi menekan sektor ritel maupun manufaktur.
Selain itu, kondisi tersebut juga berisiko terhadap penerimaan negara. Menurut Myrdal, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat bergantung pada aktivitas konsumsi kelas menengah.
Pelemahan daya beli kelompok ini dapat mengurangi basis penerimaan pajak konsumsi, sementara kekayaan kelompok UHNWI relatif lebih sulit dipajaki secara optimal karena kompleksitas pengelolaan aset.
Di sisi lain, fenomena middle-class squeeze atau terjepitnya kelas menengah juga berpotensi meningkatkan ketidakpuasan sosial apabila peluang mobilitas ekonomi semakin tertutup. Kondisi itu pada akhirnya dapat meningkatkan persepsi risiko Indonesia di mata investor global.
"Peningkatan jumlah UHNWI pada dasarnya adalah sinyal positif bagi akumulasi modal. Namun tanpa ditopang oleh kelas menengah yang kuat, pondasi ekonomi makro kita akan menjadi sangat rapuh," tegasnya.
Sebagai informasi, laporan The Wealth Report 2026 yang diterbitkan Knight Frank memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang super kaya tercepat di dunia hingga 2031.
Populasi individu dengan kekayaan bersih di atas US$ 30 juta diperkirakan meningkat sekitar 81,7%, dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031.
Dengan pertumbuhan tersebut, Indonesia menempati peringkat pertama dunia, melampaui Arab Saudi dan Polandia yang sama-sama diproyeksikan tumbuh 63%, serta Vietnam dan Australia yang masing-masing diperkirakan meningkat 59%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














