Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, program pemberian bantuan kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen, berpotensi menjadi program yang tidak efektif jika penerima bantuan tidak tepat sasaran.
Ubaid meminta proses pengelolaan dan pendistribusian dilakukan secara transparan, akuntabel serta melibatkan semua pihak. Nama-nama calon penerima bantuan harus dipublikasikan sekolah atau perguruan tinggi dengan harapan semua orang bisa mengawasi.
Baca Juga: Kuota gratis bagi siswa, guru, mahasiswa & dosen sebesar 35-50 GB per bulan
“Ini untuk supaya tepat sasaran. Dana triliunan itu bisa menjadi pemborosan uang jika disalurkan tidak tepat sasaran. Kalau manajemen pengelolaannya dan pendistribusiannya dilakukan secara tertutup, diam-diam, itu sudah dipastikan akan ada banyak penyelewengan dan modus-modus korupsi di dalam situ,” kata Ubaid ketika dihubungi, Jumat (28/8).
Ubaid menyebut, bantuan kuota hanya bermanfaat bagi masyarakat yang punya sarana – prasarana yakni yang memiliki Handphone maupun laptop atau komputer.
“Banyak juga peserta didik yang HP nya tidak punya, HP nya milik orang tua. Atau HP nya sangat terbatas spek nya itu. Jadi kalau digunakan PJJ tidak memungkinkan,” ucap dia.
Baca Juga: Menyasar 160 ribu mahasiswa PTKIN, Kemenag sebut keringanan UKT sampai Rp 54 miliar
Selain itu, JPPI menyoroti pemberian bantuan kuota di daerah – daerah yang sarana prasarana pendukungnya tidak memadai. Seperti di daerah-daerah yang jaringan listriknya tidak stabil atau bahkan yang tidak ada listrik.
Tentunya bantuan tersebut hanya diuntungkan bagi sekolah-sekolah atau peserta didik yang tinggal di daerah – daerah yang ada jaringan internetnya.
“Jadi bantuan ini sangat bias kota, hanya bisa dinikmati oleh daerah –daerah perkotaan yang tidak punya problem dengan sinyal. Begitu juga dengan bias kelas, bagi masyarakat yang sudah punya HP mungkin bisa memanfaatkan tapi bagi masyarakat menengah kebawah yang tidak punya HP, tidak punya laptop percuma juga dikasih pulsa orang HP nya ngga ada,” jelas dia.
Oleh karena itu, JPPI mendorong pemerintah membuat pemetaan kualitas sekolah. Jadi semua bentuk program dan pemberian bantuan berdasarkan data. Hal ini harusnya tidak menjadi kendala apalagi Mendikbud Nadiem Makarim yang berpengalaman di bidang teknologi.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Telkomsel, ini dia harga berlangganan Disney+ di Indonesia
“Harusnya sekolah itu ada pemetaan kualitasnya. Mana sekolah yang sarana-nya sudah bagus, mana sekolah-sekolah yang sarana-nya masih buruk dan perlu ditingkatkan,” ucap dia.
Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, akan memberikan bantuan subsidi kuota kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama empat bulan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ). Anggaran yang disediakan program ini sebesar Rp 9 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
