kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Jokowi: Tahun ini tak boleh ada jalan berlubang


Jumat, 03 Januari 2014 / 13:44 WIB
Jokowi: Tahun ini tak boleh ada jalan berlubang
ILUSTRASI. Cuaca besok Jumat (12/8) di Jakarta dan sekitarnya dari BMKG cerah berawan hingga hujan petir. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.


Sumber: Kompas.com | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Gubernur Jakarta, Joko Widodo menegaskan, jalan di Jakarta akan bebas dari lubang pada tahun 2014. Hal itu disampaikannya Jokowi saat memberikan pengarahan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balaikota, Jakarta, Jumat (3/1).

"Tahun ini tidak boleh ada jalan berlubang di Jakarta," tegasnya.  Dalam pengarahan sekitar 30 menit tersebut, Jokowi memberi tugas baru kepada SKPD, yakni seluruh camat, lurah serta Wali Kota yang hadir. Mereka diminta memberikan informasi secepat dan seakurat mungkin soal kondisi jalan berlubang di wilayahnya.

"Beri informasi ke Dinas PU(Pekerjaan Umum).Bilang, Pak, masih ada lubang di jalan daerah saya. Nanti kita yang kerjakan. Ini tugas baru untuk para Lurah dan Camat sekalian ya," tegas Jokowi.

Jokowi mewanti-wanti agar para lurah, camat dan wali kota di Jakarta harus melihat persoalan secara detail. Menurutnya, tata kota akan terlihat rapi dan tertata jika kerjaan dilakukan detail. "Kontrol kita lemah. Ini yang harus kita perbaiki. Prosedur sudah berjalan baik, tapi kontrolnya lemah, ya sama saja. Orientasinya itu harus ke hasil, jangan berorientasi ke prosedur," lanjutnya.

Perkait permintaan lurah dan camat untuk diberikan dana taktis oleh Pemprov DKI Jakarta, Jokowi mengaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan mengkaji permintaan itu terlebih dahulu. Hal yang dikaji adalah apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan lain atau tidak.

Seperti diketahui, program 'zero hole' atau jalan tanpa lubang di Jakarta merupakan program Dinas Pekerjaan Umum. Rencananya program itu selesai di 2013. Namun, Dinas PU gagal merampungkan program itu sehingga program dilanjutkan tahun 2014. (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×