Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah hingga saat ini dinilai belum memaksimalkan berbagai potensi energi yang dimiliki Indonesia. Akibatnya, sumber daya itu kemudian belum mampu mendorong Indonesia lebih mandiri. Contoh nyata yakni impor minyak yang terus membengkak.
Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Adiningsih mengatakan, untuk itu pemerintah harus mengelola sektor energi secara maksimal.
"Indonesia memiliki begitu banyak energi mulai dari batubara hingga gas, energi terbarukan, itu yang perlu digarap lebih maksimal lagi," kata Sri Adiningsih, Senin (2/6).
Sri Adiningsih mengingatkan, ke depan, fokus energi diharapkan bisa ke sektor-sektor terbarukan. Seperti gas alam, panas bumi, dan pengembangan biofuel.
Untuk itu diharapkan BUMN yang mengelola komoditi penting seperti minyak dan gas harus bekerjasama membantu pemerintah dan menjadi agen pembangunan seperti yang terjadi di negara lain.
"Karena BUMN adalah bagian negara, sehingga dia juga ikut pro aktif membangun Indonesia, dan di negara manapun support pemerintah. Jangan ada lagi ego-ego sektoral," ujar dia.
Jika beragam hal itu diperbaiki, Sri Adiningsih optimistis bisa menggerakkan roda ekonomi domestik sehingga ekonomi lebih berdaulat dalam hal energi, keuangan, hingga teknologi.
Sementara itu, Timses Jokowi-JK bidang energi Darmawan Prasodjo berpendapat bahwa penyelesaian masalah energi sangat sederhana dan solusinya juga sederhana. Gagasan energi yang diusung Jokowi-JK adalah energi murah bagi masyarakat. "Energi murah bertujuan agar masyarakat kecil mampu menjangkau pasokan energi. Sehingga daya beli masyarakat tinggi dan inflasi dapat ditekan," kata Darmawan.
Ia yakin, apabila energi alternatif yang lebih murah seperti bahan bakar gas dioptimalkan maka konsumsi BBM yang harganya mahal akan menurun.
Menurutnya, sektor transportasi selama ini menyerap subsidi energi yang sangat besar, karena itu konversi BBM ke BBG di sektor transportasi harus disegerakan. Untuk itu disiapkan insentif menarik tata niaga gas sehingga bisa memacu pertumbuhan infrastruktur gas. Pengalihan 30% moda transportasi dari BBM ke BBG akan mengurangi subsidi BBM hingga Rp 60 triliun. Ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli.
Lain lagi yang akan dilakukan oleh Prabowo-Hatta. Dradjad Wibowo Tim Sukses Prabowo-Hatta Bidang Energi, menegaskan akan mengevaluasi PT Pertamina Energy Trading Limited (PT Petral). Jika tak sejalan dengan visi Presiden dan Wapres maka perusahaan yang biasa impor minyak itu bisa saja ditutup.
"Bentuk impor minyak yang kira-kira akan mengganggu keterbukaan, mengganggu tata kelola yang baik dan merugikan rakyat, akan kami koreksi. Bisa dihapuskan, bisa diperbaiki," tegas Drajad.
Adapun urusan subsidi BBM akan dikurangi khususnya untuk orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Sementara energi alternatif akan digenjot.
Dradjad menambahkan, bahan bakar nabati dan terbarukan serta biodiesel akan dijadikan prioritas yang digunakan secara bertahap. Sektor rumah tangga juga bisa menggunakan biomassa dengan bahan bakar pelet dan bebas asap.
Sadar kilang RI masih minim, jika terpilih, dalam lima tahun setidaknya ada dua kilang baru yang dibangun karena jadi program prioritas dan akan disesuaikan dengan anggaran. Adapun lokasi, ia enggan merinci.
"Saya berharap satu atau dua kilang yang besar-besar supaya bisa mengcover seluruhnya. Oktober-Desember nanti langsung diputuskan daerah yang cocok di mana ada gambarannya. Tunggu kita menang (pemilu) dulu baru kita sampaikan," katanya.
Prabowo-Hatta juga menjanjikan membangun pembangkit listrik dengan kapasitas daya produksi listrik yang cukup besar. Sehingga ditargetkan tahun 2019 mendatang 100% wilayah Indonesia sudah teraliri listrik.
Caranya, dibuat cluster produksi listrik di pedesaan dan mikrohidro sehingga beban tidak numpuk di PLN. Minihidro di desa terpencil juga dikebut dengan dana Rp 1 miliar/tahun, dan diprioritaskan untuk 8 program salah satunya untuk listrik desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Jokowi bantah curi start kampanye
Sederet program para calon pemimpin
