CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.509.000   -5.000   -0,33%
  • USD/IDR 15.905   -55,00   -0,35%
  • IDX 7.047   -67,28   -0,95%
  • KOMPAS100 1.072   -14,11   -1,30%
  • LQ45 844   -12,96   -1,51%
  • ISSI 217   -0,77   -0,35%
  • IDX30 431   -7,34   -1,67%
  • IDXHIDIV20 519   -7,43   -1,41%
  • IDX80 123   -1,72   -1,38%
  • IDXV30 127   0,06   0,05%
  • IDXQ30 144   -1,74   -1,19%

Jokowi tugaskan Polri untuk jaga investasi


Jumat, 03 Desember 2021 / 11:40 WIB
Jokowi tugaskan Polri untuk jaga investasi
Presiden Joko Widodo menghadiri Apel Kepala Kesatuan Wilayah di Bali, Jumat (3/12).


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menugaskan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga investasi. Hal itu disampaikan Jokowi agar dijalankan oleh jajaran kepolisian dari pusat hingga daerah. Investasi menjadi sektor penting bagi Jokowi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan," ujar Jokowi dalam Apel Kepala Kesatuan Wilayah, Jumat (3/12).

Jokowi bilang target realisasi investasi tabun 2021 sebesar Rp900 triliun akan naik menjadi Rp1.200 triliun pada tahun 2022 mendatang. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan bahwa saat ini investasi telah menyebar.

Sebelumnya investasi hanya berpusat di Pulau Jawa. Namun, saat ini investasi telah lebih besar di luar Pulau Jawa dengan persentase 51,7%.

Baca Juga: Jokowi akan buka Rapimnas Kadin 2021 di Bali

"Artinya ini bagus, pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60% (investasi) itu ada di Jawa," ungkap Jokowi.

Pada pengarahan tersebut, Jokowi juga mengancam akan Mengganti Kapolda yang tak dapat menjaga investasi. Investasi disampaikan Jokowi sebagai program besar Indonesia.

"Kapolda yang tidak bisa menjaga sama, diperingatkan, kalau memang sulit enggak bisa mengawal, nggak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang nggak bisa ngomong keras, ngomong, tapi udah, enggak bisa dia, ganti," tegas Jokowi.

Kepala Negara Republik Indonesia itu menegaskan bahwa sekitar 85% perputaran uang nasional berada di sektor BUMN dan swasta. Sementara porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya 15-18%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×