Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
Dalam hal implementasi, pemerintah masih harus memperhitungkan segala risiko yang mungkin timbul, terutama selama masa transisi. Ini mencakup tanggapan dari platform digital dan tanggapan dari masyarakat pengguna layanan tersebut.
Mengenai perusahaan pers yang mengalami kesulitan di era platform digital, Jokowi menjanjikan bahwa pemerintah akan terus mencari solusi dan kebijakan afirmatif untuk mendukung perusahaan pers dalam negeri.
"Saya juga meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memprioritaskan belanja iklan pemerintah pada perusahaan pers," ungkap Jokowi.
Baca Juga: Rancangan Peraturan Presiden Terkait Publisher Rights Membahas Tiga Isu Utama
Menanggapi masa transisi enam bulan setelah pengesahan regulasi Publisher Rights, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menekankan pentingnya pembentukan komite dan proses bisnis yang harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan.
"Saya merasa enam bulan bukanlah waktu yang lama, oleh karena itu kita harus bekerja dengan cepat dan tepat," kata Budi Arie.
Budi Arie juga mendorong penerapan regulasi Publisher Rights diikuti dengan langkah-langkah inovatif yang dapat memperkuat industri pers nasional. Harapannya, upaya ini dapat menciptakan masa depan industri pers yang lebih optimis, lincah, dan adaptif.
Baca Juga: Kominfo Nilai Respons Google Terhadap Rancangan Perpres Publisher Rights Berlebihan
"Saya yakin semangat ini akan membawa industri pers menuju masa depan yang lebih optimis, industri pers yang tangkas dan adaptif, serta industri pers yang berkualitas dan berkelanjutan," tutur Budi Arie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
