kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jokowi tambah posisi menteri di kabinet mendatang


Kamis, 15 Agustus 2019 / 14:56 WIB
Jokowi tambah posisi menteri di kabinet mendatang
ILUSTRASI. Presiden menutup perdagangan saham BEI 2018


Reporter: Ardian Taufik Gesuri | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama-nama yang bakal mengisi pos kabinet pemerintahan 2019–2024 sudah ada di kantong Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada penambahan menteri baru, sebut saja, menteri investasi.

Lembaga yang semula bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menjadi Kementerian Investasi. “Biar portofolinya gede, karena memang keberadaannya penting,” kata Jokowi dalam acara makan siang bersama para pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Rabu (14/8).

Selain investasi, portofolio yang menarik bagi Jokowi adalah industri kreatif dan ekonomi digital. “Karena semua negara maju saat ini ada menteri-menteri untuk creative industry dan digital economy,” jelasnya.

Hanya, Jokowi belum mengungkapkan dengan jelas, apakah akan ada kementerian khusus yang menangani industri kreatif dan digital. Namun, ia menyebut, “Digital bisa masuk ke dalam Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika).”  

Bicara mengenai perdagangan, Jokowi menilai, urusan perdagangan sangat luas dan kompleks bila hanya ditangani satu kementerian. Untuk itu, ia berencana memisahkan perdagangan luar negeri dan dalam negeri.

Jadi, Kementerian Perdagangan akan mengurusi kebijakan perdagangan dalam negeri. Sedangkan urusan perdagangan luar negeri termasuk ekspor akan dipisahkan.

“Ini masih dipikirkan, kemungkinan masuk ke Kementerian Luar Negeri, karena sekarang ini trennya Kementerian Luar Negeri banyak mengurusi perdagangan,” ujarnya.

Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tampaknya, Jokowi masih akan mempertahankan keberadaannya. Memang, sebelumnya berkembang wacana untuk membubarkan Kementerian BUMN setelah terbentuk super-holding BUMN. Namun, menurut Jokowi, ide tersebut banyak resistensinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×