Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyatakan, saat ini ada ketidakadilan dalam penguasaan lahan di Indonesia. Lahan banyak dikuasai secara besar- besaran oleh korporasi.
Bukan hanya penguasaan yang tidak benar, Jokowi juga mengatakan, pembayaran pajak atas penguasaan lahan tersebut pun juga penuh penyimpangan. "Informasi yang saya terima, pengumpul lahan besar itu hanya bayar 1/4 dari nilai transaksi yang harusnya disetorkan ke negara," katanya di Jakarta, Selasa (7/2).
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, modus yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban bayar pajak tersebut biasanya dilakukan dengan menurunkan nilai pembelian tanah. "Tujuannya supaya kewajiban pajaknya lebih rendah, makanya hanya seperempat itu," katanya.
Jokowi memerintahkan menterinya untuk segera memperbaiki masalah tersebut. Dia juga minta agar praktik penguasaan lahan oleh pihak tertentu dan korporasi dicegah. "Beri akses mereka, buruh tani yang tidak mampu, supaya pendapatan mereka meningkat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
