Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengkritik manuver politik yang dilakukan koalisi Merah Putih di parlemen terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Koalisi Merah Putih tidak ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD.
"Mundur namanya. Kita sudah Pilkada langsung kok sekarang malah mundur lagi dipilih DPRD," ujar Jokowi di Balaikota, Jumat (5/9/2014) siang.
Jokowi mengatakan, jika manuver dilakukan dengan alasan adanya kekurangan di proses pemilihan umum, solusinya bukan pilkada dikembalikan ke DPRD. Seharusnya, semua pihak berusaha agar pemilu berlangsung dengan baik. "Kalau ada yang kurang-kurang, ya diperbaiki, bukan malah balik kayak dulu lagi," ujar dia.
Jokowi menegaskan bahwa pemilihan umum secara langsung merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Hal itu dianggap Jokowi tak bisa diganggu gugat. Jokowi menyerahkan manuver politik koalisi Merah Putih tersebut ke dinamika parlemen. Ia mengaku tidak ingin ikut campur urusan tersebut.
Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol koalisi Merah Putih, selain PKS, berubah pada 3 September.
Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD. Begitu pula pemilihan bupati/wali kota, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme dipilih oleh DPRD. (Fabian Januarius Juwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
