Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tambahan jutaan inklusi keuangan. Hal itu untuk menggenjot inklusi keuangan Indonesia yang masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat bagaimana mencapai tambahan tersebut.
"Jadi didiskusikan ditambah sekian juta itu dari mana peningkatannya," ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Tirta Segara usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (28/1).
Baca Juga: Indef: Transparansi dan penegakan hukum penentu masuknya investasi ke Indonesia
Tirta bilang perlu dilihat sasaran dalam penambahan inklusi keuangan tersebut. Pasalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Sosial (Bansos) pun masuk dalam inklusi keuangan.
Selain itu juga berbagai program OJK akan terus didorong. Hal itu untuk meningkatkan inklusi keuangan seperti Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). "OJK kan ada program macam-macam gitu ya. Pak presiden minta supaya bisa ditingkatkan lagi," terang Tirta.
Baca Juga: Jokowi: Kepercayaan masyarakat penting bagi industri jasa keuangan
Selain itu industri teknologi finansial juga akan digenjot. Karena teknologi finansial juga termasuk pada pembiayaan seperti crowdfunding yang telah diatur oleh OJK.
Tirta bilang saat ini inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 76% melampaui target yang ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) sebesar 75%. Meski begitu inklusi masih di bawah sejumlah negara lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
