kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.499.000   -40.000   -2,60%
  • USD/IDR 15.935   -60,00   -0,38%
  • IDX 7.246   -68,22   -0,93%
  • KOMPAS100 1.110   -11,46   -1,02%
  • LQ45 880   -11,76   -1,32%
  • ISSI 222   -0,92   -0,41%
  • IDX30 452   -6,77   -1,48%
  • IDXHIDIV20 545   -7,80   -1,41%
  • IDX80 127   -1,32   -1,03%
  • IDXV30 136   -1,06   -0,77%
  • IDXQ30 150   -2,29   -1,50%

Indef: Transparansi dan penegakan hukum penentu masuknya investasi ke Indonesia


Selasa, 28 Januari 2020 / 16:42 WIB
Indef: Transparansi dan penegakan hukum penentu masuknya investasi ke Indonesia
ILUSTRASI. Petugas kepolisian berjaga di depan spanduk aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia.


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Indef Dzulfian Syafrian mengatakan, kunci keberhasilan pemerintah dalam menarik investor ada pada dua hal yakni transparansi dan penegakan hukum.

Dzulfian mengapresiasi niat pemerintah membuat omnibus law cipta lapangan kerja untuk meningkatkan investasi. Hanya saja, upaya tersebut dinilai masih kontraproduktif.

Baca Juga: Ombudsman minta pemerintah libatkan semua pihak bahas omnibus law

"Misal transparansi, omnibus law ini kontra produktif dengan menarik investasi. Dia ingin menarik investasi tapi proses pembuatannya itu sendiri tidak transparan. Untuk menarik investasi asing yang paling diutamakan adalah transparansi karena kan mereka tidak terlalu mengerti iklim bisnis Indonesia kaya apa," kata Dzulfian, Selasa (28/1).

Dzulfian menyoroti pembahasan omnibus law yang hanya diketahui pemerintah dan pengusaha. Padahal, dampak omnibus law ini juga akan terasa pada masyarakat.

"Yang memiliki info langsung ke omnibus law tentu penguasa dan pengusaha, tapi kan pelaku ekonomi tidak hanya mereka. Ada kita juga, konsumen dan ada faktor lingkungan yang sepertinya tidak dilihat penguasa dan pengusaha," ujar dia.

Dzulfian mengatakan, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, paket-paket kebijakan ekonomi terkonsentrasi dan dikomunikasikan dengan baik. Namun komunikasi kebijakan omnibus law ini dinilai tidak seperti hal tersebut.

"Nah sekarang, kadang menteri A yang bilang, kadang menteri B. Justru itu kontra produktif untuk menarik investasi," kata dia.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian sebut omnibus law dukung keberlanjutan lingkungan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Kiat Cepat Baca Laporan Keuangan Untuk Penentuan Strategi dan Penetapan Target KPI Banking and Credit Analysis

[X]
×