Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menteri kabinetnya untuk melakukan efisiensi birokrasi. Sebab menurut Jokowi, 60%-70% birokrasi di kementerian, habis hanya untuk mengurus soal surat pertanggungjawaban (SPJ).
Jokowi mengaku jengkel, lantaran pegawai kementerian termasuk petugas penyuluh lapangan (PPL) sibuk membuat laporan SPJ untuk menteri. Ia menyebut, untuk satu proyek saja bisa mencapai 44 SPJ.
"Saya ke lapangan, ke sawah ketemu PPL serius sekali. Semuanya berada di kantor. Saya tanya, kenapa? Menyiapkan SPJ, Pak. di Kementerian PU juga sama, kenapa tidak ada pengawas proyek rutin yang ada di lapangan, kualitas jalan, jembatan. Sama. Lembur tengah malam pada mengerjain SPJ. Guru, kepala sekolah juga sama, sampai tengah malam, saya pikir menyiapkan kegiatan belajar anak, ternyata mengerjakan SPJ," kata Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Fairmont Hotel, Selasa (6/12).
Jokowi mengatakan, banyaknya SPJ tersebut menjadi inefisiensi birokrasi. Oleh karena itu menurutnya, dua laporan untuk satu proyek saja cukup. Sebab yang terpenting adalah pengawasan dan manajemen proyek.
"Sehingga saya perintahkan Bu Menteri (Keuangan) dua (laporan) saja cukup dari 44. Yang paling penting manajemen kontrol sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
