kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Jokowi: Informasi soal vaksin corona harus detail, agar tidak dipelintir dan didemo


Senin, 19 Oktober 2020 / 15:09 WIB
Jokowi: Informasi soal vaksin corona harus detail, agar tidak dipelintir dan didemo


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -   JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menyiapkan vaksin corona (Covid-19) benar-benar direncanakan dengan matang. Menurutnya, penyampaian informasi mengenai vaksin kepada masyarakat perlu dilakukan dengan baik agar tidak jadi bahan pelintiran.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat, kalau komunikasinya kurang baik bisa  kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin (19/10).

Dia meminta para menterinya untuk memberikan penjelasan mengenai halal atau haram vaksin, harga, kualitas dan distribusi, juga mana yang tidak perlu disampaikan ke publik.

Tak hanya itu, dia juga mengingatkan tentang implementasi vaksinasi Covid-19. Dia meminta agar pelaksanaan vaksinasi ini tidak dianggap mudah. Jokowi meminta agar segala proses disiapkan dan dijelaskan dengan baik pada publik.

Baca Juga: Sri Mulyani harap super tax deduction dapat tingkatkan kapasitas industri farmasi

"Prosesnya seperti apa. Siapa yang disuntik terlebih dahulu? Kenapa dia? Harus dijelaskan betul kepada publik," kata Jokowi.

Dia pun memandang komunikasi publik ini harus dilakukan secara hati-hati, seperti menyampaikan siapa yang mendapatkan vaksin secara gratis, siapa yang mendapatkan vaksin secara mandiri.

Menurutnya, vaksin gratis merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan, sementara vaksin mandiri merupakan tanggung jawab Kementerian BUMN.

"Dijelaskan betul. Harus detail. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit," jelas Jokowi.

Baca Juga: Pemerintah tawarkan insentif jumbo untuk kegiatan penelitian dan pengembangan

Lebih lanjut, Jokowi memandang hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlakuan pada vaksin yang ada.

Mengingat vaksin tersebut memiliki jumlah yang besar dan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda maka diperlukan pelatihan seperti apa cara membawanya, bagaimana penyimpanannya dan berbagai hal lain.

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga apa standarnya itu menjadi jelas. Hati-hati mengenai vaksin. Ini bukan barang gampang," kata Jokowi.

Selanjutnya: Kasus Positif Corona Covid-19 Terus Melejit, Belum Ada Obat Paten Pendongkrak IHSG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×