Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kabinet Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam hitungan hari segera diumumkan. Jokowi diminta memilih menteri ESDM yang memiliki kemampuan teknis di sektor energi sekaligus juga diterima semua pihak dan tidak menimbulkan resistensi atau penolakan.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai, standar kemampuan seseorang yang menjadi menteri sangat subjektif. Yang mendesak sekarang, kredibiliasnya tidak diragukan dan tentu saja tidak terlibat sejumlah masalah.
"Dia harus bisa diterima segala pihak. Kredibilitasnya tidak diragukan, dan bisa bekerjasama dengan Jokowi," kata Sofyano, Selasa (14/10).
Disinggung sejumlah nama yang digadang-dagang menjadi menteri ESDM seperti Raden Priyono bekas Kepala BP Migas, yang diduga terlibat masalah sewa kapal tanker Joko Tole dan kepindahan gedung BP Migas ke Wisma Mulia, dimana menimbulkan banyak penolakan, ia menyarankan agar memilih menteri yang minim resistensi.
Seperti diketahui, Rp disebut sebut terlibat dalam kasus sewa kapal tanker Joko Tole dimana masa umur sewa 5 tahun dinaikkan menjadi 14 tahun, harga kapal disewa senilai USD 400 juta, lalu meningkat menjadi US$ 870 juta, dan terakhir menjadi USD 1,2 miliar.
"Jokowi harus cari orang yang diterima secara smooth, minim resistensi, supaya enak ketika program sudah berjalan. Jokowi harus punya sikap, karena sepenuhnya memilih menteri preogratif presiden," tegasnya.
Bagi Sofyano,setiap dugaan sah saja. Namun hanya boleh dipermasalahkan ketika memang sudah terbukti secara hukum. Misal ketika sudah ditetapkan jadi tersangka.
"Kalau baru diduga tidak bisa dijadikan patokan, kecuali sudah dinyatakan secara hukum. Tapi memang harus yang minim resistensi. Saya yakin Jokowi juga pasti meraba-raba orang ini seperti apa, recordnya seperti apa. Dan tak perlu takut, kalau di tengah jalan tak mampu, langsung diganti," tandasnya.
Sementara itu, Pengamat Energi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI ) Boyamin Saiman menegaskan, menteri ESDM baru harus bebas dari berbagai dugaan kasus hukum. Ia menilai, RP kurang pas menduduki kursi menteri ESDM. "Kalau RP jadi menteri ESDM , satu dua hari kemudian saya gugat pra peradilan," tegas Boyamin.
Menteri yang diduga terlibat kasus, kata Boyamin, tidak akan mampu membersihkan mafia migas bahkan akan tersandera. "Jika ada menteri ESDM yang diduga terlibat kasus saya akan gugat ke KPK, Kejaksaan, karena kasus japati saja tidak jelas sampai sekarang. Jokowi juga harus mewaspadai para calon yang melakukan manuver lobi politik sana-sini karena tidak akan setia," tegasnya.
Menteri terpilih selain paham dunia energi dan memiliki jaringan luas baik nasional dan internasional juga paling penting patuh pada presiden. Pasalnya, seringkali menteri juga dibisiki banyak kepentingan misalkan oleh mafia migas.
"Kriteria utama tunduk pada kepentingan bersama, tunduk patuh presiden, kita tahu persis sejumlah menteri seringkali balelo. Juga ia punya integritas moral, dan punya komitmen kepentingan bangsa," ujar Pengamat ekonomi Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo, belum lama ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
