Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengevaluasi perencanaan proyek Tanggul Raksasa Jakarta. Dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Giant Sea Wall yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Pemerintah Daerah Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Banten, Selasa (9/12), pemerintaha Jokowi akhirnya memutuskan untuk memperbaiki konsep perencanaan proyek tersebut.
Bastari Pandji Indra, Direktur Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa perbaikan konsep tersebut khususnya dilakukan terhadap penanganan masalah air di hulu Jakarta, Jawa Barat, Banten dan aliran air sungai yang rencananya akan dialirkan ke proyek tersebut. "Masalah hulunya dikaji belum komprehensif kemarin, bagaimana menyelesaikan masalah di hulu, banjir, limbah dan air di hulu, konsep yang ada kan baru untuk hilirnya saja," kata Bastari usai Rapat Koordinasi tersebut.
M. Natsir, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sementara itu mengatakan evaluasi perencanaan proyek tersebut dilakukan supaya penyelesaian masalah krisis air bersih, banjir, sampah di sungai di wilayah DKI Jakarta dan daerah di sekitarnya bisa dilakukan secara terintegrasi. "Target 2015 ini akan diselesaikan review ini," katanya.
Sekadar catatan saja, Proyek Tanggul Raksasa Jakarta dibangun di sepanjang Pantai Utara Jakarta. Selain ditujukan untuk menahan arus rob air laut dan banjir, rencananya proyek ini akan dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan air bersih sebagai air baku. Diharapkan, proyek yang diusung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo tersebut bisa selesai tahun 2025 nanti.
Proyek ini sendiri sebenarnya sudah jalan. Pada 9 Oktober lalu, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu, sudah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek senilai Rp 500 triliun tersebut.
Natsir mengatakan bahwa walaupun dari sisi perencanaan dan konsep, proyek tersebut dievaluasi, pemerintah tetap memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut. "Tetap dilanjutkan, tapi itu dikaji dimatangkan kembali," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
