kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Jokowi cemas Jawa-Bali krisis listrik di 2019


Jumat, 10 Juni 2016 / 14:43 WIB
Jokowi cemas Jawa-Bali krisis listrik di 2019


Sumber: Antara | Editor: Dupla Kartini

TANGERANG. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkhawatirkan Pulau Jawa dan Bali akan mengalami krisis listrik pada 2019, jika pasokan sebesar 21.000 megawatt (MW) tidak segera terpenuhi.

"Kalau kita lihat kebutuhan Jawa-Bali masih 21.000 MW, kebutuhan yang sangat besar yang harus segera dikejar, harus segera dipercepat pelaksanaannya karena kalau tidak, 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa-Bali," kata Presiden Jokowi dalam Ground Breaking PLTU Lontar Extention #4 1x315 MW di Tangerang, Banten, Jumat (10/6).

Kata Presiden, jika tidak segera dipenuhi, berarti akan ada pemadaman bergilir di provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Karena itu, pada pekan lalu dan pekan ini Presiden akan berkonsentrasi terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan.

"Makanya harus kita kawal betul. Total 35.000 MW bukan target, itu kebutuhan. Kalau itu enggak ketemu, bisa nantinya di provinsi-provinsi itu keadaannya sama, 'byar pet'," katanya.

Ia menambahkan, peningkatan investasi, industri, pembangunan pabrik baru, akan terkendala kalau problem kelistrikan belum terselesaikan. "Sehingga ada yang diselesaikan lewat PPP, investor swasta, dan 25.900 MW dikerjakan PLN. Yang PLN ada yang bisa cepat dengan Mobile Power Plant. Ada juga yang seperti PLTU, makan waktu sampai 4 tahun," katanya.

Namun, Presiden menegaskan, khusus PLTU Lontar yang akan mendukung pasokan listrik Jakarta-Banten agar penyelesaiannya dipercepat, setidaknya lebih cepat 6 bulan dari yang ditargetkan.

Ia mengakui sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik. Hal itulah yang mendorong Presiden agar pembangunan proyek infrastruktur kelistrikan segera rampung.

Agar listrik tetap terjangkau untuk semua kalangan, Presiden Jokowi memastikan bagi keluarga miskin dan pelaku usaha mikro akan tetap diberikan subsidi. Terkait prioritas, Presiden mengatakan telah ada kalkulasi yang pasti mengenai hal tersebut.

"(Prioritas) semuanya, itu kebutuhan sudah dihitung, di pemukiman, industri, semuanya. Hitungannya, karena ada pertumbuhan di perumahan, ada juga pertumbuhan di industri manufaktur," katanya. (Hanni Sofia Soepardi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×