Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) buka suara soal bantuan sosial (bansos) presiden yang dikubur di Depok, Jawa Barat.
Adapun penyaluran bansos presiden tahun 2020 di antaranya dilaksanakan pada Mei-Juni 2020. Kemudian, Kemensos bekerjasama dengan Bulog untuk penyaluran bansos presiden tersebut.
Lalu untuk mempercepat penyaluran bansos beras, Bulog bekerjasama dengan pihak ketiga yakni PT Store Send Logistics Indonesia (SSI) selaku pemenang tender penyalur bansos presiden tersebut.
Selanjutnya, SSI menggandeng JNE sebagai transporter atau pengantar bansos ke keluarga penerima manfaat (KPM).
Kuasa Hukum JNE Hotman Paris Hutapea menyebut, kontrak antara SSI dengan JNE dilakukan pada 30 April 2020. Kemudian JNE melakukan penyaluran pada Mei-Juni 2020.
Baca Juga: Hentikan Penyelidikan Kasus Penimbunan Bansos Presiden, Ini Penjelasan Polda Metro
Hotman menjelaskan, JNE mendapat kontrak mendistribusikan 6.199 ton beras untuk 247.997 keluarga penerima manfaat (KPM) di Depok Jawa Barat. Meski begitu, Hotman enggan menyebut berapa nilai kontrak yang didapat JNE dari pendistribusian bansos presiden berupa beras tersebut.
Hotman menerangkan, dari jumlah 6.199 ton beras, hanya 3,4 ton beras (0,05%) yang mengalami kerusakan karena cuaca (hujan).
"3,4 ton itu (nilainya) sekitar Rp 37 juta, dan itu dipotong dari honor kita," ucap Hotman dalam konferensi pers, Kamis (4/8).
Hotman menyebut, beras yang rusak tersebut terjadi pada Mei 2020. Terhadap beras yang rusak langsung diganti dan telah disalurkan ke KPM.
Hotman mengaku, beras yang rusak tidak langsung dikubur, melainkan sempat disimpan di gudang penyimpanan JNE pada kurun waktu Mei 2020 hingga November 2021. Hotman bilang, pertimbangan penyimpanan digudang tersebut karena prinsip kehati-hatian.
Akhirnya, JNE memutuskan untuk mengubur beras bansos yang rusak tersebut pada November 2021 ke suatu lahan di Depok. Hotman menyebut, pertimbangan dikubur karena efisiensi dan agar tidak disalahgunakan apabila bansos yang rusak tersebut dibuang ke lahan pembuangan umum.
"Kalau orang menimbun biasanya di gudang kemudian dijual. Ini kan beras dimasukkan ke tanah langsung dibuka bungkusnya kan langsung rusak. Tidak ada niat untuk mendapat untung," jelas Hotman.
Baca Juga: Terkuak, Kerjasama Bulog & Perusahaan Milik Rudy Tanoesoedibjo Salurkan Beras Bansos
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara mengatakan, dari koordinasi Tim Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran (Bansub) Kemenko PMK dengan Polres kota Depok dan pihak transporter JNE didapatkan, pihak JNE mengakui beras tersebut memang benar Banpres tahun 2020 yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju penyaluran ke KPM.
"Beras yang ditemukan tersebut kemungkinan berasal dari penyaluran Banpres Tahap 2 dan 4 Tahun 2020. Diketahui, pada tahun 2020 Pemerintah membagikan Bantuan Presiden berupa beras 25 kg pada tahap 2 dan 4 untuk 1,9 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di wilayah Jabotabek," jelas Andie.
Dari hasil koordinasi juga didapatkan bahwa rusaknya beras tersebut tidak mengganggu proses penyaluran. Seluruh KPM telah menerima beras dengan kualitas layak tepat waktu.
Sebelumnya, pihak JNE telah mengganti beras rusak dengan beras yang baru dengan kualitas sama untuk kemudian disalurkan pada KPM.
Sementara, beras yang tidak layak salur tersebut ditimbun atau dikubur. Namun demikian, Andie menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas dan ditemukan titik terangnya.
"Sampai saat ini juga Tim Kemenko PMK masih terus melakukan klarifikasi antara Polres Metro Depok dengan Kemensos dan JNE," ucap Andie.
Kemudian Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepolisian Resort Metro Depok, ditemukan timbunan beras merk “BERAS KITA”. Timbunan beras diduga merupakan beras Bantuan Khusus Presiden (Banpres) yang diberikan pada saat pandemi tahun 2020 yang dalam hal ini disalurkan oleh Bulog melalui transporter JNE dengan kemasan 20 KG dan 5 KG.
Baca Juga: DNR Akui Dapat Proyek Penyaluran Bansos Kemensos, Tapi Tak Kerja Sama dengan JNE
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, Bulog bekerjasama dengan pihak lain sebagai transporter yang mengantarkan beras tersebut kepada warga penerima manfaat. Hal ini untuk mempercepat penerimaan beras bantuan presiden pada periode Mei-Juni 2020.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, ada prosedur standar yang harus dilakukan dan tercatat secara pasti guna memastikan proses quality control betul-betul berjalan dengan baik.
Deskripsi pelaksanaan tugas antara Perum Bulog sebagai penyedia beras dan pihak ketiga sebagai transporter atau pengantar juga sudah jelas beban dan tanggungjawabnya.
"Memang dalam proses pengangkutan terbuka kemungkinan terjadi gangguan-gangguan cuaca seperti hujan,kemasan pecah dan lainnya,” kata Iqbal.
Mengenai adanya pemberitaan beras yang rusak Bulog menyampaikan kronologis sebagai berikut.
Pada periode Mei-Juni 2020, pihak pengantar akan mengirimkan beras kepada warga penerima Bantuan Beras Presiden, namun dalam perjalanannya ada kendala yang mengakibatkan beras tersebut mengalami sedikit kerusakan.
Baca Juga: DNR Bantah Terlibat dalam Penyaluran Bansos Presiden Tahun 2020
Pada saat itu juga, pihak ketiga segera menghubungi Bulog untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima. Maka, Pihak Ketiga sudah menggantinya dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik juga oleh seluruh warga penerima manfaat.
Sedangkan beras yang rusak tersebut menjadi tanggungjawab pihak ketiga, dan bukan lagi menjadi tanggungjawab Bulog.
"Dalam program tersebut tidak ada warga yang dirugikan, mengingat hasil evaluasi dan monitor yang dilakukan Bulog, termasuk peran pengantarnya pada saat itu berjalan baik sebagai mana mestinya," ucap Iqbal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
