kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.740.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.708   -71,00   -0,40%
  • IDX 6.526   24,10   0,37%
  • KOMPAS100 849   6,96   0,83%
  • LQ45 645   5,86   0,92%
  • ISSI 228   -0,31   -0,14%
  • IDX30 360   3,72   1,04%
  • IDXHIDIV20 437   4,19   0,97%
  • IDX80 97   0,82   0,85%
  • IDXV30 121   0,51   0,43%
  • IDXQ30 114   1,21   1,07%

JK: Kasus FPI, polisi jangan telat terus


Jumat, 19 Juli 2013 / 16:46 WIB
ILUSTRASI. Salah satu warga menunjukan sertifikat tanah gratis yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo ANTARA FOTO/Fachrurrozi/wsj.


Reporter: Noverius Laoli

JAKARTA. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberi tanggapan atas bentroknya massa Front Pembela Islam (FPI) dengan warga Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah beberapa hari yang lalu. JK menilai polisi selalu telat dalam mengatasi kekerasan yang terjadi di Indonesia. Akibatnya korban sudah telanjur jatuh baru polisi ada.

Hal itu dikatakan JK ketika ditemui di Gedung Nusantara IV MPR saat acara perayaan mengenang 40 hari Taufiq Kiemas, Jumat (19/7).

"Harusnya polisi yang melakukan sweeping bukan Ormas. Tapi polisi harus duluan, jangan polisi telat terus. Ada korban dulu baru polisi datang," tutur JK.

Menurut ketua Palang Merah Indonesia ini siapa pun tidak kecuali polisi, tidak memiliki kewenangan melakukan sweeping. Maka ia mendesak aparat kepolisian untuk menangkap dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti bersalah.

Jadi, Ketua Dewan Masjid Indonesia ini mengajak seluruh masyarakat untuk mendesak kepolisian agar berani bertindak tegas. Selain itu polisi juga harus menjadi pihak pertama yang hadir di mana ada potensi kerusuhan terjadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×