kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.224   -44,00   -0,27%
  • IDX 7.097   0,57   0,01%
  • KOMPAS100 1.061   -1,66   -0,16%
  • LQ45 834   -1,33   -0,16%
  • ISSI 215   0,18   0,08%
  • IDX30 426   -0,55   -0,13%
  • IDXHIDIV20 514   0,79   0,15%
  • IDX80 121   -0,21   -0,17%
  • IDXV30 125   -0,28   -0,22%
  • IDXQ30 142   -0,01   0,00%

JK: Kasus FPI, polisi jangan telat terus


Jumat, 19 Juli 2013 / 16:46 WIB
JK: Kasus FPI, polisi jangan telat terus
ILUSTRASI. Salah satu warga menunjukan sertifikat tanah gratis yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo ANTARA FOTO/Fachrurrozi/wsj.


Reporter: Noverius Laoli |

JAKARTA. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberi tanggapan atas bentroknya massa Front Pembela Islam (FPI) dengan warga Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah beberapa hari yang lalu. JK menilai polisi selalu telat dalam mengatasi kekerasan yang terjadi di Indonesia. Akibatnya korban sudah telanjur jatuh baru polisi ada.

Hal itu dikatakan JK ketika ditemui di Gedung Nusantara IV MPR saat acara perayaan mengenang 40 hari Taufiq Kiemas, Jumat (19/7).

"Harusnya polisi yang melakukan sweeping bukan Ormas. Tapi polisi harus duluan, jangan polisi telat terus. Ada korban dulu baru polisi datang," tutur JK.

Menurut ketua Palang Merah Indonesia ini siapa pun tidak kecuali polisi, tidak memiliki kewenangan melakukan sweeping. Maka ia mendesak aparat kepolisian untuk menangkap dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti bersalah.

Jadi, Ketua Dewan Masjid Indonesia ini mengajak seluruh masyarakat untuk mendesak kepolisian agar berani bertindak tegas. Selain itu polisi juga harus menjadi pihak pertama yang hadir di mana ada potensi kerusuhan terjadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×