Jelang Tutup Tahun, Sekitar Rp 529 Triliun Anggaran Belum Dibelanjakan

Jumat, 15 Desember 2023 / 18:21 WIB

ILUSTRASI. Kemenkeu mencatat, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 529 triliun yang bisa dibelanjakan sampai akhir tahun 2023.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 529 triliun yang belum dibelanjakan sampai akhir tahun nanti.

Pasalnya, realisasi belanja negara per 12 Desember 2023 baru mencapai Rp 2.588,2 triliun atau 84,5% dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah hanya memiliki sekitar dua minggu ke depan untuk menghabiskan anggaran yang masih tersisa tersebut.

"Saya sampaikan dua minggu ke depan ada Rp 500-an triliun kita akan membayarkan tagihan-tagihan. Jadi, dua minggu ke depan itu luar biasa sangat besar alokasi APBN kita," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (15/12).

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan, salah satu belanja yang akan dikucurkan oleh pemerintah adalah untuk berbagai subsidi dan kompensasi termasuk bahan bakar minyak (BBM) dengan alokasi lebih dari Rp 85 triliun.

"Di paruh kedua bulan Desember ini ada belanja sekitar Rp 500 triliun lebih itu, antara lain itu untuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang mencapai lebih dari Rp 85 triliun. Itu menjadi bagian dari belanja besar di akhir tahun," katanya.

Dirinya mengatakan, serapan belanja yang masih berada pada level 80% memang lazim terjadi di pengujung tahun.

"Karena memang beberapa kontrak itu ditunggu sampai kontrak itu selesai dan biasanya akhir tahun," katanya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto menambah, pihaknya akan menggenjot belanja di sisa akhir tahun ini. Salah satunya adalah dengan meyakinkan kontrak-kontrak tersebut bisa sampai dicairkan.

"Dalam artian mereka sudah mengajukan surat perintah membayar (SPM)," jelas Astera.

Kedua, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan selalu melakukan monitoring terhadap K/L dan juga mendeteksi apabila ada kendala-kendala yang bersifat teknis, seperti masalah internet hingga kendala sistem.

Ketiga, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan K/L nya untuk mendorong supaya belanja-belanja yang belum bisa dipercepat realisasinya.

Keempat, Astera bilang, pihaknya akan menginstruksikan seluruh KPPN bawahannya untuk menambah jam kerja.

"Jadi, teman-teman yang biasanya bekerja normal, saat ini sudah banyak yang kerjanya sampai tengah malam. Karena kalau kita lihat, Jakarta yang mencakup 70% dari belanja itu average SPM yang masuk ini luar biasa lonjakannya," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lanjutkan membaca